Goethe Institut Batal Putar Film 'Pulau Buru Tanah Air Beta'  

Reporter

Rabu, 16 Maret 2016 15:58 WIB

Pengarahan untuk menumpas PKI di Jawa Tengah, 1965. Dok: Perpusnas RI

TEMPO.CO, Jakarta - Goethe Institut membatalkan penayangan film berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta yang seharusnya diputar hari ini, Rabu siang, 16 Maret 2016. Menurut perwakilan panitia penyelenggara, Wisnu, Goethe Institut terpaksa membatalkan pemutaran film tersebut karena mendapat informasi dari Kepolisian Sektor Menteng bahwa kegiatan tersebut akan didemonstrasi sebuah organisasi kemasyarakatan.

“(Pembatalan) dengan alasan keamanan, karena diinformasikan akan ada demonstrasi oleh ormas yang tidak setuju dengan acara ini,” kata Wisnu dalam siaran tertulisnya.

Menurut Wisnu, polisi memang tidak secara langsung meminta Goethe Institut membatalkan pemutaran film. Namun, ucap dia, pesan polisi itu mencerminkan bahwa aparat berpihak kepada ormas tertentu yang sering mengancam kebebasan berekspresi. “Ini adalah ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Film Pulau Buru Tanah Air Beta merupakan film dokumenter karya Rahung Nasution. Film yang rencananya baru akan diputar pertama kali di Goethe Institut ini bercerita tentang fakta sejarah Pulau Buru yang dulu dipergunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik.

Wisnu menuturkan film ini dibuat untuk membuka mata generasi muda tentang apa yang pernah terjadi di negara ini dan agar mereka bisa belajar dari sejarah negara pada masa lalu. Dengan pelarangan itu, Wisnu berpendapat, masih ada ketakutan pihak-pihak tertentu untuk mengetahui sejarah kelam masa lampau.

“Ini membuktikan bagaimana hegemoni sejarah penguasa masih berjalan. Apa yang diharapkan dengan demokrasi yang semakin menyempit? Ruang untuk menyampaikan pendapat, untuk berekspresi semakin mengecil,” kata Wisnu.

Terkait dengan pembatalan tersebut, panitia akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan penjelasan. Namun mereka berencana tetap melaksanakan pemutaran film tersebut meski secara terbatas di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Rabu ini sekitar pukul 17.00.

DESTRIANITA K.




Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

22 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya