TEMPO.CO, Jakarta - Partai Komunis Cina menggunakan pendekatan budaya untuk menekan korupsi di negara tirai bambu ini. Tidak hanya dengan hukuman yang berat tapi juga dengan pendekatan yang lebih ringan melalui film.
Inilah yang dilakukan oleh penulis naskah Cina, Wang Xingdong, yang menyerukan para sineas negeri itu, untuk membuat film tentang pemberantasan korupsi. Wang menegaskan seruannya dengan membuat proposal pada pertemuan parlemen tahunan di Beijing.
Tujuannya menggunakan pendekatan budaya untuk menekan korupsi.”Agar masyarakat tahu bahwa budaya dapat menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan,keadilan,” ujar Wang, yang merupakan figur sineas senior dan penasihat Pemerintah Cina, kepada Beijing Morning Post.
Wang merupakan sineas yang menggarap naskah epik propaganda Founding of Great Republic telah menyuarakan hal ini dengan membuat beberapa seruan untuk mereformasi bisnis film selaku elite partai, yang berbicara untuk kongres nasional yang mengesahkan segala kebijakan.
Tahun lalu, Festival Film Internasional Hong Kong juga menggandeng Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) dalam acara 40 tahun peringatan lembaga anti rasuah Hong Kong ini. Mereka menayangkan film perdana penyidik lembaga ini--Better Tomorrow. Film ini diproduksi oleh organisasi anti korupsi. Film ini berkisah tentang lulusan perguruan yang bersemangat bekerja untuk suatu investigasi.
Gelombang kampanye anti korupsi juga melanda dunia hiburan pula. Pimpinan Pengawas Disiplin Partai Komunis Cina yang berkuasa menangkap 49 orang di industri hiburan karena korupsi tahun lalu.
Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mulai menggunakan film untuk mengajak masyarakat memerangi korupsi. Komisi ini menggelar Festival Film Anti Korupsi yang diperuntukkan bagi sineas-sineas muda. Festival film ini mulai digelar dua tahun lalu dan dilaksanakan secara serentak di beberapa kota besar dalam rangka peringatan hari anti korupsi.
THE HOLLYWOOD REPORTER | DIAN YULIASTUTI
Berita terkait
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
12 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
1 hari lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
1 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
2 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
3 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
3 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaPemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi
3 hari lalu
Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan
4 hari lalu
Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.
Baca Selengkapnya