TEMPO.CO , Jakarta:Kemeja kotak-kotak khas Joko Widodo (Jokowi), salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, cukup menjadi perhatian. Walau tak semua orang tahu Jokowi dan pasangannya Basuki Purnama (Ahok) menjual kemeja itu untuk biaya kampanye sekaligus ikon.
Saat diberitahu Tempo, pesinetron Dude Harlino terkejut lantaran belum pernah mengetahuinya. "Oh ya? Belum tau gue. Jadi penasaran," kata mantan kekasih pesinetron Asmirandah itu kepada Tempo ditemui di acara musik Dahsyat, Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Ahad, 15 April 2012.
Menurut Dude, cara Jokowi mengambil simpati warga Jakarta itu wajar. Makanya ia juga tak menganggap sebagai trik berlebihan. "Selama masih dalam jalur baik, ya sah-sah aja ya. Semua orang butuh mencari simpati warga DKI. Apapun yang dia lakukan selama tidak melanggar jalur hukum boleh-boleh aja lah," ujarnya.
Kendati mengapresi Jokowi dan Ahok, Dude mengaku semua calon punya peluang menjabat kursi nomor satu di Ibu Kota. Mereka semua punya potensi. "Setiap orang punya hak sama. Kalo buat saya sih semua calon punya peluang cukup besar ya. Semuanya orang-orang pinter, potensial, tinggal siapa yang paling berkomitmen untuk Jakarta dan menyelesaikan semua masalahnya," katanya.
YAZIR FAROUK
Berita Menarik Lain
Anggota Bee Gees Robin Gibb Dalam Kondisi Koma
Obsesi GIGI : Tur Keliling Kecamatan
Roy Jeconiah Gelar Konser Mini di Pameran Seni
Katon Bagaskara Pesimis dengan Anti Pembajakan
Messi dan Ronaldo Pecahkan Rekor Gol Terbanyak
‘Jantung’ Juventus Alex
Barcelona Tak Lelah Kejar Real Madrid
Madrid Samai Rekor 107 Gol
Pemain-pemain Bola yang Tewas Akibat Sakit Jantung
Messi Samai Rekor Legenda Brasil Ronaldo
Andy Carroll Fantastis
Berita terkait
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
5 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
6 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
6 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
7 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
9 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
13 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
14 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
15 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
15 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya