Selain Nonton Dirty Vote, Tonton Juga Sexy Killers yang Rilis Sebelum Pemilu 2019

Senin, 12 Februari 2024 15:31 WIB

Sexy Killers. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Karya rumah produksi Watchdoc besutan Dandhy Dwi Laksono kembali mengguncang Indonesia dengan film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang rilis 11 Februari 2021, tiga hari sebelum Pemilu 2024.

Sebelumnyam Dandhy Laksono dan Watchdoc pun membuat minggu tenang menjelang Pemilu 2019, pada 13 April 2019, jadi riuh dengan film dokumenter berjudul Sexy Killers. Film ini mengungkap keberadaan elite politik dan jenderal TNI di balik kepemilikan tambang batu bara serta operasional PLTU di Indonesia. Mengingat batu bara saat ini telah banyak ditinggalkan di banyak negara di dunia karena dampak polusi yang dihasilkannya.

Sexy Killers mengangkat isu penting tentang kerusakan lingkungan yang kerap terabaikan, tetapi melibatkan banyak oligarki. Film dokumenter ini dikerjakan atas dasar kolaborasi dan gotong royong yang menyoroti tidak hanya satu lokasi. Film ini memetakan distribusi batu bara dari hulu hingga hilir yang memberikan dampak kerusakan lingkungan, kerugian material, dan banyak korban jiwa.

Dimulai dari Kalimantan Timur, Sexy Killers langsung menyorot kamera pada lubang-lubang galian bekas tambang yang kini sudah bersalin rupa menjadi kubangan mirip danau besar tanpa reklamasi. Dampak dari galian ini menewaskan banyak anak yang tenggelam ketika bermain di lubang tambang tanpa ada satu pihak mau bertanggung jawab. Dampak lain datang dari hukuman bagi mereka yang ingin membela hak atas lahan sendiri.

Salah satu sosok pembela lahan tersebut adalah Nyoman Derman, transmigran asal Negara, Bali yang menggarap sejak 1980 di desa Kertabuana, Kalimantan Timur. Namun, protes Nyoman berujung penangkapannya karena mengganggu operasional perusahaan.

Advertising
Advertising

Film ini juga menyoroti tongkang pengangkut batu bara yang berlayar menuju Pulau Jawa. Kapal tersebut mendistribusikan pasokan batu bara demi hidupnya turbin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa. Namun, hilir mudiknya tongkang berakibat buruk pada kondisi terumbu karang yang hancur akibat aktivitas kapal. Selain kerusakan lingkungan, produktivitas tanaman menurun, populasi ikan sedikit, dan penyakit infeksi saluran pernapasan hingga kanker juga menjadi dampak kegiatan batu bara.

Menurut journal.bawaslu.go.id, Sexy Killers juga memberikan alternatif tentang pengembangan energi terbarukan yang tidak lagi hanya menjadi mimpi melalui sosok I Gusti Ngurah Agung Putradhyana atau Gung Kayon. Ia melakukan konversi panas sinar matahari menjadi energi listrik.

Selain aktivitas distribusi batu bara dan pengembangan energi terbarukan, Sexy Killers berhasil memetakan oligarki dalam isu lingkungan. Melalui tampilan infografis, film ini menampilkan kepemilikan saham dari setiap perusahaan energi batu bara yang berhubungan dengan PLTU. Akibatnya, muncullah nama-nama elite politik yang saat itu sedang berkompetisi dalam Pilpres 2019.

Adapun, figur-figur lingkaran utama pasangan Jokowi-Ma'ruf, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Hary Tanoesoedibjo, Oesman Sapta Odang, Andi Syamsudin Arsyad, hingga Jusuf Kalla. Sementara itu, figut dalam kubu Prabowo-Sandiaga terdapat Hashim Djojohadikumo dan Ferry Mursyidan Baldan.

Menurut Dandhy, Sexy Killers yang berdurasi 88 menit ini memiliki premis utama menggambarkan peta oligarki Indonesia, khususnya dalam kebijakan energi. Jika persoalan energi batu bara ini tentang oligarki, maka bicara yang tepat tentang oligarki kekuasaan ketika Pemilu berlangsung. Isu lingkungan yang dianggap pinggiran bagi sebagian orang bisa terseret arus utama, jika memanfaatkan momentum Pemilu 2019.

RACHEL FARAHDIBA R | ZACHARIAS WURAGIL

Pilihan Editor: Pembuat Film Dokumenter Sexy Killers Raih Ramon Magsaysay Award 2021

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

10 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

12 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

13 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya