Yusuf Mansur: Allah Memakai Presiden, DPR, Menteri untuk Menguji Kita

Reporter

Marvela

Rabu, 7 Oktober 2020 11:27 WIB

Pendiri PayTren, Ustad Yusuf Mansur, berbicara dalam acara seminar Perkembangan Fintech Indonesia di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. PT Veritra Sentosa Internasional (TRENI), yang dikenal dengan PayTren, membeli 5 persen saham PT Info Media Digital atau Tempo.co. TEMPO/Charisma Adristy

TEMPO.CO, Jakarta - Pendakwah Yusuf Mansur buka suara soal UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Ia mengaku masih belum paham betul dengan UU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Saya masih belum mengerti, saya masih harus mempelajari, enggak paham secara keseluruhan tentang apa sih Undang-Undang Cipta Kerja ini," katanya dalam video di IG TV pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Yusuf Mansur memberikan pandangannya menurut ajaran agama Islam. Menurutnya saat ini manusia sedang diuji oleh Tuhan melalui berbagai pihak.

"Susah senang itu ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebab manusia, bukan sebab siapa-siapa. Manusia siapapun dia itu hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alat saja untuk menguji kita semua," katanya. "Allah memakai si A, si B, si C, lembaga A, lembaga B, lembaga C, organisasi A, B, C, dan D, lembaga pemerintahan A, B, C dan D atau bahkan presiden, menteri, semua anggota dewan. Allah juga memakai mereka semua untuk menguji kita semua."

Namun pemimpin Pondok Pesantren Daarul Qur'an, Tangerang, Banten ini kerap disalahkan karena dianggap menjadi pendukung Joko Widodo. Tapi, ayah Wirda Mansur ini mengingatkan kalau Undang-Undang ini diputuskan oleh DPR.

Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.

"Saya sering disalahkan dan enggak apa-apa, saya terima kalau emang itu sebagai andil saya ikut menjadi sebuah kesalahan karena ada sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah misalkan. Sedangkan pemerintah yang dimaksud sendiri di dalamnya adalah anggota-anggota dewan yang terhormat yang saya juga enggak ada wewenang masuk ke sana," katanya.

Lebih lanjut Yusuf Mansur menyindir berbagai partai lainnya dan mengapresiasi keputusan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak pengesahan Omnibus Law tersebut. "Anggota dewannya juga banyak sekali, partainya banyak banget. Bahkan partai-partai yang dulu berseteru ada di sana. Salut sama kawan-kawan PKS misalnya yang konon menolak, kalau tidak salah Demokrat, salut berani berbeda, bisa berbeda," katanya.

Pernyataannya ini bukan bertujuan untuk ikut campur karena jauh dari wewenangnya. "Insyaallah mudah-mudahan ketulusan dan keikhlasan ada pada semuanya. Mudah-mudahan ini cuma cara pandang yang berbeda," katanya.

Advertising
Advertising

Ia memberikan solusi kepada masyarakat jika memang tidak ingin tinggal diam. "Dari pada ke depannya emang ribut ya kita masuklah, kita jadi pemerintahan, kita masuk di mana kita bisa masuk, jajalin bagaimana kemudian sulitnya juga jadi pemerintah," katanya.

Melalui video tersebut, netizen pun ikut menyerang Yusuf Mansur di kolom komentar. "Nyesel gak ustadz udah milih Jokowi?" tulis akun @senjakininanti. "Ustad makin lama mirip pak Jokowi..Jago pencitraan..subhanallah..keren," tulis akun @jf.fernan. "Ustadz ini selalu membela kebijakan-kebijakan pemerintah sih biarin kebijakan itu mencekik rakyat saya gak habis pikir tadz semoga Allah memberi ustadz hidayah," tulis akun @heni_indrawati08.

MARVELA

Berita terkait

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

44 hari lalu

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Baca Selengkapnya

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

28 Februari 2024

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis

Baca Selengkapnya

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.

Baca Selengkapnya

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

11 Januari 2024

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama.

Baca Selengkapnya

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

30 Desember 2023

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

Anies Baswedan mengkritik omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha besar.

Baca Selengkapnya

Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

7 Desember 2023

Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

Faisal Basri mempersoalkan kebijakan larangan ekspor CPO yang seakan-akan dilakukan tanpa pertimbangan matang.

Baca Selengkapnya

Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

20 November 2023

Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

Ramai beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana aturan hukum PHK menurut UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

6 Oktober 2023

Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

Greenpeace Indonesia menduga ada kepentingan oligarki di balik peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya