TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui pemerintah pusing menghadapi Covid-19. "Alhamdulillah pusing dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan yang satu sama lain tidak sinkron," katanya saat menjadi bintang tamu Podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal Youtubenya, Senin, 18 Mei 2020.

Ia menuturkan, tuntutan masyarakat yang berbeda agar pemerintah membuat satu keputusan dalam menangani Corona itu. "Satu kelompok masyarakat mengatakan harus begini, yang lain begitu, sementara harus ada yang mengambil keputusan dan itu kita, termasuk soal Covid-19," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, pemerintah terombang-ambing di tengah perbedaan yang didasari berbagai kepentingan itu, masih dituntut untuk membuat keputusan. "Nah dalam keadaan itu bisa menyebabkan pusing tapi kalau sampai menyebabkan putus asa, stres berlebihan juga enggak," ucapnya.

Menurut Mahfud, pemerintah tambah pusing saat sesuatu yang masih berupa wacana sudah bocor di masyarakat. Bocornya bukan dibocorkan pejabat. "Seperti zaman sekarang rapat pakai virtual, pejabatnya ada yang nemenin, mungkin ada teknologi yang bisa menyadap mulai bocor, muncul pertanyaan, pejabat menjelaskan berbeda, tapi keputusannya tidak beda," katanya.

Menkopolhukam Mahfud MD saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

Mahfud mengakui, ia merasa menjadi korban dari kesalahan interpretasi ini. Ia pun mengetahui jika dirinya menjadi bahan tertawaan dengan membuat meme di media sosial terkait pernyataannya itu. Tapi ia tidak terlalu mempersoalkan. Ia memberikan contoh soal relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. "Ramai serangan dari mana saja, tapi sekarang di berbagai dunia sudah mengusulkan relaksasi PSBB," katanya.

Istilah relaksasi PSBB itu diakui Mahfud ide dari dia. "Tapi presiden sebelumnya mengajak diskusi, 'ini kita harus berdamai dong dengan Corona,' bagaimana kalau kita keluar, hidupkan ekonomi, sosial politik masyarakat dihidupkan tapi protokolnya tetap sehingga kita bikin new normal life," ujarnya.

Pola kehidupan baru itu, kata Mahfud, akan dicanangkan pemerintah dengan tetap menggunakan Protokol Kesehatan. "Nanti akan ada kelaziman hidup baru, nanti masuk kantor biasa tapi ada jarak, di supermarket ada polisi yang mengatur jarak sekian, akan ada nanti, itu cara hidup baru, bukan harus mengurung diri terus," kata Mahfud MD.