Melawak Pakai Kasus Kerusuhan Mei, Pandji Pragiwaksono Ditegur

Reporter

Marvela

Jumat, 27 Maret 2020 19:04 WIB

Pandji Pragiwaksono saat konferensi pers 'Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour 2018' di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018. (TEMPO/Thea Fathanah Arbar)

TEMPO.CO, Jakarta - Komika Pandji Pragiwaksono mendapatkan kritikan dari salah satu warganet lantaran menjadikan kerusuhan Mei 1998 sebagai bahan lawakannya yang ditayangkan di YouTube. Menurut warganet tersebut, kerusuhan 98 tidak seharusnya dijadikan sebagai bahan tertawaan karena trauma yang dirasakannya sebagai korban belum pulih hingga saat ini.

"Kepada @pandji. Stand up comedy anda yang baru dirilis di youtube 'Kerusuhan Mei 1998' sangatlah tidak layak untuk dipertontonkan, bahkan untuk dijadikan sebagai 'lelucon'. Trauma yang kami alami masih ada dan belum disembuhkan. Dan dapat dikatakan 'lelucon' anda tidak pantas," tulis akun @elpueblo1998 di Twitter pada Kamis, 26 Maret 2020.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini kasus Kerusuhan Mei 98 yang memakan banyak korban itu masih belum menemukan titik cerah. Bahkan beberapa pelakunya belum diadili hingga saat ini. "Masih banyak korban yang menyimpan luka. Kami belum sepenuhnya pulih," tulisnya. Menurutnya apa yang dilakukan Pandji membuatnya dan korban lain tambah terluka.

Maka untuk membuat suasana lebih kondusif, warganet tersebut mengajak Pandji untuk berbincang-bincang membahas hal tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa tersakiti dan dirugikan. Sebagai korban warganet tersebut tidak ingin membuat gaduh namun dia memikirkan korban yang masih trauma atas kejadian Kerusuhan Mei tersebut.

"Semoga anda membaca tweet ini dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya yakin anda paham bagaimana situasi yang terjadi pada tahun 1998, terutama tragedi Mei 1998. Bukan maksud saya untuk marah-marah, tapi sekali lagi, kami masih menyimpan trauma yang dalam," tulisnya.

Advertising
Advertising

Pandji Pragiwaksono dan ibunya (Twitter)

Adapun salah satu penonton yang hadir saat pertunjukan tersebut secara langsung menjelaskan bahwa Pandji tidak menjadikan korban sebagai bahan lawakan melainkan para pelaku atau penjarah ketika kerusuhan 98.

"Di mana Pandji memposisikan dirinya sebagi 'mayoritas' yang saat itu represif dan sewenang-wenang terhadap minoritas. Jika dilihat, jokes disampaikan dalam bentuk satire dengan objek pelaku (bukan korban). Untuk memahami apa yang bisa dibercandai atau tidak, silahkan ditonton," tulis akun @kamalbukankemal.

Namun hal tersebut tidak langsung diterima begitu saja dengan netizen lainnya. "Boleh baca 'trauma yang kami alami masih ada dan belum disembuhkan'. Apapun rumusan komedinya, gak bisa kesampingin sisi trauma orang yang mengalami. Kalian bisa ketawa karena gak ada pengalaman jadi minoritas saat itu," tulis akun @alvinbolang_.

Kemudian akun @kamalbukankemal tersebut kembali menginformasikan bahwa penonton dalam acara stand up comedy Pandji saat itu tidak ada yang merasa keberatan termasuk lembaga-lembaga yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak manusia.

"Siap. Tapi sepengetahuan saya sih pas show lalu banyak yang nonton dan tidak ada satu orang pun yang protes. Bahkan ada orang LBH, Komnas HAM, dan 'kaum minoritas yang disinggung' (dengan jumlah banyak) ikut nonton langsung. Ambil interpretasi sendiri dari video yang sepotong, ya gapapa," tulis akun @kamalbukankemal.

MARVELA

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

2 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

2 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

15 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

18 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

20 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

21 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

22 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

23 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya