DPR Ulang Tahun Ke-70, Anang Hermansyah Minta Semua Energik

Reporter

Editor

Alia fathiyah

Jumat, 28 Agustus 2015 13:14 WIB

Anggota DPR terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah, mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan rapat paripurna perayaan hari ulang tahun DPR ke-70. Anggota DPR yang juga penyanyi, Anang Hermansyah, menyampaikan harapannya agar parlemen Indonesia semakin transparan.

"Kita harus mulai tunjukkan usaha untuk membentuk parlemen yang modern, responsif, energik, dan transparan," ujar Anang di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 28 Agustus 2015.

Ia menginginkan setidaknya DPR periode kali ini bisa menghasilkan undang-undang berkualitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pembuatan undang-undang harus secara transparan tanpa pasal selundupan. "Di komisi saya (Komisi Kebudayaan), saat ini sedang dibahas Undang-Undang Kebudayaan. Kita ingin menggunakan asas kehati-hatian agar ini berguna ke depan," kata suami artis Ashanty ini.

Selain itu, pelantun lagu Separuh Jiwaku Pergi itu menginginkan DPR dan pemerintah bersama-sama hadir secara konkret dalam pembangunan. "Jangan sampai ada kesan bahwa kita tidak berhasil. Sudah 70 tahun kita berdiri," tutur Anang.

Dewan Perwakilan Rakyat akan menggenapi usianya yang ke-70 pada 29 Agustus 2015. Namun rangkaian acara sudah diselenggarakan sejak hari ini.

Pagi ini, Jumat, 28 Agustus 2015, DPR akan lebih dulu menggelar rapat paripurna. Rapat tersebut diisi pidato Ketua DPR Setya Novanto disertai pemotongan nasi tumpeng. Lalu dilanjutkan sesi berfoto bersama 560 anggota Dewan di tangga gedung K2, Kompleks Parlemen Senayan. Setelah itu, Ketua DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan meluncurkan seri prangko DPR.

INDRI MAULIDAR


Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya