Darurat Korupsi, Seniman Lawan dengan Estetis  

Reporter

Jumat, 6 Maret 2015 10:49 WIB

Seorang pegiat seni tengah memasang poster dalam pameran seni rupa bertajuk SeniLawan Korupsi di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 5 Maret 2015. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Para seniman Jakarta menilai situasi dalam keadaan darurat korupsi. Karenanya mereka mendeklarasikan perlawanan terhadap korupsi yang sudah merajalela.

Para seniman mendeklarasikan perlawanan terhadap korupsi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Kamis malam,5 Maret 2015. Deklarasi dibacakan oleh Irawan Karseno, Ketua Dewan Kesenian Jakarta mewakili puluhan seniman yang terlibat dalam gerakan #SeniLawanKorupsi.

“Kami hanya ingin mendeklarasikan perlawanan yang esetis dan penuh kegairahan terhadap kuasa dan tangan- tangan korupsi yang merajalela kini,” ujar Irawan yang disambut tepuk tangan para hadirin yang memenuhi gedung.

Irawan mengatakan perlawanan ini muncul karena para seniman merasa prihatin terhadap situasi saat ini. Menurut Irawan, mereka adalah wakil dari masa yang penuh krisis hukum dan keadilan. Yakni masa ketika korupsi sudah memasuki setiap lini pemerintahan, hukum, dan kemasyarakatan. Dan mereka hidup dan bekerja dalam situasi tersebut. “Korupsi kini sedang hadir dengan kasar dan jumawa.”

Irawan menegaskan para seniman tak terbiasa untuk terlibat dan mengumumkan diri dari bagian suatu gerakan. Apalagi gerakan yang gaduh, tuduh menuduh dan menambah kisruh suasana yang serba tak menentu. “Hari ini adalah penegasan, kami tidak akan mengingkari sifat kami,” ujarnya.

Karenanya, menurut dia, para seniman ingin melakukan perlawanan terhadap korupsi dan menciptakan jalan melalui seni. Mereka ingin mengajak dan melibatkan masyarakat secara luas dalam perlawanan tersebut. Mereka meyakini dengan seni yang estetis bisa menghentikan korupsi. “Ini perlawanan bersama terhadap kuasa dan tangan korupsi yang sistemik dan banal,” ujar seniman yang gemar merajah tubuhnya ini.

Deklarasi ini dibacakan usai orasi Darurat Korupsi: Anatomi Korupsi dan Biaya Sosial yang Mahal, yang disampaikan oleh Komisioner KPK Non Aktif Bambang Widjojanto. Sebelum Bambang Widjojanto tampil pula beberapa seniman seperti Nirwan Dewanto, Zen Hae dan Butet Kartaredjasa.

Tak kurang 23 lembaga seni yang dimotori Dewan Kesenian Jakarta, Koalisi Seni Indonesia dan puluhan seniman yang terlibat dalam #SeniLawanKorupsi. Mereka menggelar karya mereka kemarin hingga hari ini di loby Teater Kecil, Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Sepanjang siang hingga malam hari juga digelar aneka pertunjukan dengan benang merah dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

Beberapa tokoh aktivis anti korupsi terlihat ikut hadir dalam acara semalam. Mereka adalahmantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pengamat hukum Refly Harun, aktivis anti korupsi dan Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Mas Achmad Santosa.

DIAN YULIASTUTI

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

9 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

4 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

4 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya