Lucky Hakim Excited Dilantik Jadi Anggota DPR  

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 16:37 WIB

Lucky Hakim. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019, yang dilantik pada hari ini, 15 kursi di antaranya diisi kalangan selebriti. Salah satunya ialah Lucky Hakim, yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN). (Baca: Cerita Lebaran Mie Instan Lucky Hakim)

"Selama ini kan saya cari makan dari sinetron, kalau sekarang saya menjadi kader partai, saya wakil rakyat. Dan karenanya, saya meminta petunjuk dulu sama Allah. Hati kan berubah-ubah, godaannya banyak, saya ingin meminta petunjuk," jelas Lucky saat ditemui seusai pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Lucky Hakim Jadi Bakal Calon Wali Kota Bekasi)

Untuk persiapan pelantikannya sendiri, ia mengungkapkan bahwa tidak ada persiapan khusus. "Tidak ada persiapan khusus. Kebetulan sudah punya ini semuanya. Dari atas sampai bawah udah punya. Paling deg-degan, tapi lebih ke arah excited yah," jelasnya.

Ia juga memiliki visi dan misi secara pribadi yaitu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. "Kalau datang ke sini cuma duduk diam, ngapain?" Jelasnya.

ANINDYA LEGIA PUTRI
Terpopuler
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'
3 Pekan, Marissa Anita Sanggup Nonton 40 Film
Marissa Anita Pernah Alami Kegemukan
Sebelum Aktif Teater, Marissa Anita Anak Pemalu

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya