Ko-Sutradara The Act of Killing Bantah Rusak Citra

Reporter

Editor

Kurniawan

Jumat, 31 Januari 2014 16:31 WIB

Film The Act of Killing (Jagal) karya sutradara Joshua Oppenheimer

TEMPO.CO, Jakarta -Ko-sutradara film dokumenter "The Act of Killing" (Jagal) membantah, filmnya telah memperburuk citra Indonesia. Hal itu ditulis dalam surat elektronik yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 31 Januari 2014. Dia menanggapi tuduhan Teuku Faizasyah, Juru Bicara Presiden Indonesia Bidang Luar Negeri.

Teuku Faizasyah, seperti dikutip The Jakarta Globe pada 23 Januari 2014, menilai film itu memperburuk citra Indonesia. "Indonesia digambarkan sebagai bangsa yang kejam dan tak punya hukum... Itu tidak cocok, tidak pas. Harus diingat bahwa Indonesia sudah melalui reformasi. Banyak hal yang telah berubah," kata diplomat lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung dan doktor filsafat lulusan Universitas Waikato, Selandia Baru itu.

"Citra buruk bukanlah apa yang diungkap dari kejadian di masa lampau, tetapi apa yang dikerjakan saat ini," kata ko-sutradara Jagal yang bersama Joshua menggarap film itu selama delapan tahun. Menurutnya, citra buruk adalah yang melanggengkan ketidakadilan dan impunitas bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. "Citra buruk adalah tidak meminta maaf kepada penyintas dan keluarga korban kejahatan terhadap kemanusiaan."

Hingga kini sutradara pendamping Joshua itu menolak mengungkap jati dirinya. Dia menyebut dirinya Anonymous dan sangat sedikit informasi tentang dia. Di situs resmi film Jagal, www.actofkilling.com, dia hanya mengaku sebagai "salah satu mahasiswa Indonesia yang berhadap-hadapan dengan polisi antihuru-hara pada 1998 saat menuntut mundur kediktatoran militer Orde Baru". "Saya tetap anonim, untuk saat ini, karena kondisi politik Indonesia terlalu berbahaya bagi kami untuk bertindak lain," katanya dalam catatan produksi film itu.

Dia juga menegaskan, film bukanlah berisi pandangan asing. Sebaliknya, film ini dibuat oleh orang-orang dari berbagai bangsa, dengan awak film paling banyak berasal dari Indonesia, dengan semangat kemanusiaan dan solidaritas kepada semua korban pelanggaran hak azasi manusia di dunia.

Kalaupun film ini terdaftar sebagai sebagai produksi Denmark, Inggris, dan Norwegia, "Itu semata-mata karena keputusan kami untuk menjadi Anonim, awak film tak bernama, karena dalam pendapat kami, negara kami belum bisa menyediakan perlindungan yang memadai," katanya seraya menyebut kegagalan negara dalam mengungkap berbagai kasus, seperti pembunuhan Munir, wartawan Udin, dan jutaan korban kekerasan politik sejak 1965.

Film Jagal merekam satu episode kelam pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia di Medan pada 1965-1966. Secara khusus, film itu mengangkat pengakuan Anwar Congo, bekas tukang catut karcis bioskop yang kemudian jadi pembantai komunis.

Sejak 30 September 2013 film sepanjang 159 menit itu dapat diunduh warga Indonesia dari situs www.actofkilling.com. Film yang telah menuai berbagai penghargaan ini kini masuk dalam unggulan Oscar.

Kurniawan

Berita Terkait



Film Jagal Masih Membuat Penasaran Penonton



Kejaksaan Bantah Tak Serius Usut Kasus 1965-1966


Advertising
Advertising


NU Tolak Rekomendasi Komnas HAM soal Tragedi 1965



Pembuatan Film Jagal Menyakitkan Sutradaranya



Film Jagal, Apa Kata Franz Magnis Suseno?



Burhan Kampak, Jagal Pemburu PKI



Pemerintah Belum Mau Minta Maaf atas Tragedi 1965



Pastor Ini Menolak Pembantaian PKI di NTT



Wawancara Sutradara Film Jagal: Akting Anwar Congo



Untuk Tabok PKI, Tentara Pinjam Tangan Rakyat



Berita terkait

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

18 November 2023

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasar Pancasila.

Baca Selengkapnya

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

28 September 2023

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

Menjelang meletusnya G30S 1965, situasi politik sangat tegang. PKI dan TNI bersitegang soal angkatan kelima.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

5 Mei 2023

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

Pemikiran Karl Marx dituangkan pada sejumlah buku, dua di antaranya adalah Das Kapital dan Communist Manifesto.

Baca Selengkapnya

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

26 Februari 2023

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

Tan Malaka salah satu pahlawan nasional, dengan banyak nama. Pemikirannya tentang konsep bangsa Indonesia diserap Sukarno - Hatta.

Baca Selengkapnya

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

7 Januari 2023

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.

Baca Selengkapnya

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

26 September 2022

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.

Baca Selengkapnya

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?

Baca Selengkapnya