TEMPO.CO, Tegal - Bupati terpilih Kabupaten Tegal, Enthus Susmono, berjanji akan membuktikan bahwa pernyataan Marzuki Alie tidak sepenuhnya benar. Ketua DPR itu pernah menyatakan banyak kepala daerah korupsi untuk mengembalikan besarnya modal yang dikeluarkan saat kampanye.

“Saya akan menjawab omongan Marzuki Alie bahwa tidak semua kepala daerah itu koruptor,” kata Enthus kepada Tempo, Jumat, 8 November 2013. Kendati demikian, dalang kondang asli Tegal itu sepakat dengan pendapat Marzuki bahwa korupsi berawal dari politik uang saat pemilihan umum.

Enthus menegaskan, tidak sepeser pun uang yang ia keluarkan untuk mempengaruhi warga agar memilihnya dalam pemilihan Bupati Tegal, 27 Oktober lalu. Sebaliknya, Enthus dan pasangannya, Umi Azizah, mengaku disumbang banyak kiai yang sepaham dengan visi-misinya.

Salah satu misi Enthus adalah membangun akhlak mulia anak bangsa melalui pendidikan agama. Jika sudah dilantik, ia akan menginisiasi peraturan daerah yang mewajibkan seluruh siswa SD yang hendak masuk SMP harus punya ijazah madrasah diniyah (sekolah agama nonformal tiap sore).

Diusung partai tunggal PKB, pasangan nonbirokrat Enthus-Umi unggul dari empat pasangan calon lain dengan perolehan 233.318 suara (35,21 persen dari total suara sah). Meski demikian, Enthus mengaku tidak punya beban politik kepada partai yang identik dengan Nahdlatul Ulama (NU) itu.

“Pemilih saya dan pemilih Bu Umi seimbang,” ujar Enthus. Umi, wakil bupati terpilih pasangan Enthus, adalah Ketua Muslimat NU Kabupaten Tegal. Kepada Ketua PKB Muhaimin Iskandar di Kota Tegal, Senin lalu, Enthus mengatakan tidak punya utang dengan PKB karena ia tidak disumbang.

“Kalau bupati-nya maling, berarti SKPD-nya garong. UPTD sampai lurah-nya tukang ngutil,” jawab Enthus ketika ditanya ihwal cara mencegah korupsi di roda pemerintahannya. “Sapunya harus bersih dulu sebelum membersihkan yang lain,” ujar Enthus.

Sebagai "sapu", Enthus berjanji tidak akan menarik pungutan kepada seluruh calon pegawai atau pejabat yang akan ditempatkan di SKPD dan UPTD. Seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Enthus juga akan melakukan lelang jabatan.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi itu, Enthus berniat membuat event organizer yang anggotanya dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopinda). Tim itu bertugas menyeleksi para calon pejabat yang telah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Kalau mau menyuap, silakan disuap semua. Entek bandamu (habis hartamu),” ujar Enthus. Disinggung berapa biaya yang dihabiskannya selama kampanye, Enthus hanya mengaku dananya paling sedikit daripada lawan-lawannya.

Enthus tidak membantah jika gajinya kelak tidak sebanding dengan biaya yang ia keluarkan untuk pemenangannya. “Asal saya masih bisa ndalang dan Bu Umi masih buka toko besi, tidak masalah,” ujarnya. Tidak ingin dicap pencitraan, Enthus tetap akan mengambil seluruh gajinya.

Salah seorang warga Kelurahan Dukuhringin, Kecamatan Slawi, Marni, 45 tahun, mengaku belum pernah menerima amplop dari tim Relawan Ikhlas (sebutan tim pemenangan Enthus-Umi) saat masa kampanye. “Katanya dalang kondang, tapi enggak kasih uang,” ujarnya kepada Tempo.

Sedangkan dari tim sukses pasangan calon lain, Marni mengaku diberi amplop berisi uang Rp 50 ribu dan sekardus mi instan. Karena suaminya ketua rukun tetangga (RT), ia juga diundang ke Gerbang Mas Bahari Waterpark Kota Tegal. “Kasihan, sudah keluar uang banyak malah kalah,” ujarnya.

DINDA LEO LISTY