TEMPO.CO, Jakarta - Farhat Abbas menggugat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dia merasa haknya terbatasi karena UU tersebut tidak membolehkan adanya pasangan capres dan cawapres yang maju lewat jalur independen. "Ini kan negara demokrasi, orang tak harus menjadi kaya untuk menjadi presiden. Sedangkan beli partai politik kan mahal," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu saat dihubungi, Kamis, 16 Mei 2013.
Sidang perdana gugatan UU tersebut dilakukan hari ini, Kamis, 16 Mei 2013, oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal di UU Pilpres yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 ayat 4, pasal 8, pasal 9, dan pasal 13, terhadap pasal 28 C ayat 2 UUD 1945.
Menurut Farhat, siapapun bisa maju sebagai calon presiden, tak harus bergantung kepada tokoh-tokoh yang diusung partai politik. Menurut dia, yang berhak menentukan presiden adalah rakyat. "Kembalikan saja pilihan kepada rakyat, rakyat pasti akan memilih pemimpin yang baik," ujar dia.
Farhat mencontohkan, di negara lain, calon presiden tak harus dari partai politik. "Itu tolak ukur negara maju," kata dia. "Tapi saya lupa negara apa."
Sebelumnya, Farhat menyatakan akan maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum 2014. Dia berjanji akan melakukan sumpah pocong dan tak korupsi bila terpilih menjadi presiden. Suami penyanyi Nia Daniati itu kemudian akan menyumpah pocong para pimpinan polisi dan hakim.
