Film Dongeng Kala Pandemi, Direktur KPK Teringat Cangkir Petaka Novel Baswedan

Minggu, 29 November 2020 18:39 WIB

Cuplikan Film Dongeng Kala Pandemi yang dimainkan Teater Musikal Ayun-Ayun Negeri karya kolaborasi Garin Nugroho dan KPK RI saat diputar di Kedai Kebun Forum Yogyakarta Minggu (29/11). Film ini akan diputar untuk publik pada Hari Anti Korupsi Sedunia pada 8 Desember 2020. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Film karya sineas, Garin Nugroho, Dongeng Kala Pandemi: Ayun-Ayun Negeri diputar di Kedai Kebun Forum Yogyakarta Ahad 29 November 2020. Pemutaran film hasil kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogya itu menjadi salah satu rangkaian perhelatan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2020.

Rencananya film sutradara Daun Di Atas Bantal itu bakal ditayangkan luas untuk publik pada satu hari menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia 8 Desember 2020 nanti. Film akan ditayangkan di kanal Youtube KPK dan TVRI pukul 19.00 WIB.

Dalam pemutaran film di Kedai Kebun Forum Yogya itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono yang hadir menuturkan, kerjasama dengan Garin sudah dimulai sejak tahun lalu saat membuat teater Dongeng Kebangsaan yang dihelat melalui Festival Film Anti Korupsi 2019.

"Nah untuk peringatan Hari Anti Korupsi tahun ini, kami bersama Garin Nugroho ingin menampilkan sesuatu yang sedikit berbeda (dalam kampanye anti korupsi)," ujar Giri.

Cuplikan Film Dongeng Kala Pandemi yang dimainkan Teater Musikal Ayun-Ayun Negeri karya kolaborasi Garin Nugroho dan KPK RI saat diputar di Kedai Kebun Forum Yogyakarta Minggu (29/11). Film ini akan diputar untuk publik pada Hari Anti Korupsi Sedunia pada 8 Desember 2020. Tempo/Pribadi Wicaksono

Advertising
Advertising

Terlebih, ujar dia, belakangan ini KPK juga masih 'panen' kasus korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat negeri. Mulai dari kasus yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta pengungkapan kasus lain seperti penangkapan Wali Kota Cimahi yang sudah ketiga kalinya dilakukan.

"KPK ini sebenarnya lembaga kecil namun memiliki tugas yang sangat berat, sehingga apa yang digambarkan Ayun-Ayun Negeri ini sangat cocok," ujar Giri.

Giri menuturkan sejak Indonesia merdeka, sebenarnya negeri ini selalu berupaya membangun lembaga anti korupsi. Namun hampir setiap 10 tahun, lembaga itu selalu dibubarkan. Giri mencatat lembaga anti rasuah sempat dibentuk Indonesia pada tahun 1957, 1967, 1977, dan 1987.

Tahun 1997, ujar Giri, lembaga anti korupsi tidak sempat dibubarkan. Karena saat itu pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto tengah direpotkan dengan persoalan krisis ekonomi. Baru kemudian di pengujung 2003 Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Giri menuturkan dalam film Dongeng Kala Pandemi karya Garin itu ada sejumlah hal yang secara implisit yang bisa dicermati. Masih tentang perlawanan atas korupsi. Misalnya saat ada atribut sebuah cangkir blirik yang muncul dengan warna khas putih loreng hijau yang biasa dipakai minum kopi atau teh baik di rumah atau warung kopi.

Saat melihat cangkir blirik dalam film itu, Giri langsung teringat sosok penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang kini matanya buta akibat disiram air keras medio 2017 silam. "Cangkir seperti itulah yang diisi air keras lalu disiramkan ke wajah Novel Baswedan," ujar Giri.

Giri menuturkan Novel memang buta mata kirinya dan penglihatan mata kanannya tinggal 30 persen. "Tapi walau hanya tinggal 30 persen, mata kanan Novel itu minggu ini tetap mengejutkan," ujar Giri merujuk pada kiprah Novel saat memimpin penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo pada 25 November 2020 lalu.

Giri mengungkapkan sepanjang berkiprah di KPK 15 tahun terakhir, tekanan yang dialami lembaga anti rasuah itu seolah memang tanpa henti. Hanya turbulence-nya yang berbeda-beda, baik bentuk dan skalanya.

"Memang tidak mudah, karena KPK memang tugasnya cuma dua, menangkap pejabat dan penegak hukum yang terlibat korupsi. Jadi bukan KPK mencari gara-gara ke mereka, tapi karena tugasnya memang itu," ujarnya.

Film teater musikal Garin ini mengisahkan Juru Pengarah Perempuan yang ingin menceritakan riwayat Indonesia dari Era Revolusi Industri 1.0 Zaman Moi Indie hingga sekarang ini. Pada akhirnya, Juri Pengarah Perempuan memahami, bahwa di setiap revolusi teknologi dan industri tidak menjadikan masyarakat sipil yang sehat, produktif dan kritis.

Giri menuturkan, tahun ini istimewa karena KPK menggunakan strategi baru dalam perang melawan korupsi, yakni pendidikan dan peran serta masyarakat. Bahkan direktorat yang ditangani Giri, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, sejak 2019 lalu diubah menjadi kedeputian yang menbawahi empat direktorat.

"Tugas kami di situ membuat orang bukan agar takut dan enggan korupsi, tapi agar tidak ingin korupsi," ujarnya.

Film ini merupakan produksi KPK RI tahun 2020. Bertindak selaku produser eksekutif Giri Suprapdiono selaku Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK dengan produser Rina Damayanti serta sutradara Garin Nugroho. Pemain yang terlibat antara lain Sekar Sari, Paksi Raras, Mia Ismi Halida, Jamaludin Latif.

Garin Nugroho dalam pernyataan tertulisnya mengatakan di saat pandemi, menjadi tantangan mengelola segalanya daring atau online. "Terlebih fenomena esensi panggung dalam kaitannya dengan film," kata dia.

Di sisi lain, ujar dia, sungguh tidak mudah mengangkat tema serius soal politik dan sosial berkait sejarah dalam panggung. Maka teater musikal ini menggabungkan antara pantun, tonil hingga broadway ala Jogja.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya