TEMPO.CO, Jakarta - Industri kreatif merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar kepada pendapatan negara. Industri ini bahkan menduduki peringkat terbesar ketujuh sebagai kontributor terbesar pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun terdapat satu tantangan terbesar dari industri kreatif, yaitu lemahnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Joko Widodo, sebagai salah satu capres 2014-2019, menyatakan keprihatinannya pada industri musik Tanah Air. "Saya selaku insan pencinta musik sangat prihatin dengan pembajakan musik secara fisik (CD) ataupun digital yang masih berlangsung hingga saat ini. Sudah banyak sekali kerugian yang diperoleh dari pembajakan. Jika dirupiahkan, bisa mencapai nilai Rp 5 triliun per tahunnya," ujar Jokowi saat ditemui di Menteng, Jakarta, Jumat, 30 Mei 2014. (Baca: Ketika Jokowi Jadi Pembina Persatuan Artis)

Bagi Jokowi, pembajakan bisa diselesikan dengan kemauan dan keyakinan serta niat. Dan, menurut dia, yang harus dibenahi terlebih dahulu ialah penegakan hukum di industri musik serta pembelajaran moral bagi para konsumen atau masyarakat penikmat musik Tanah Air.

Tak hanya bergerak seorang diri, Jokowi yang didaulat sebagai presiden anti-pembajakan juga didukung artis-artis yang dinaungi label Nagaswara, seperti Faank Wali, Delon, Zivilia, Tika Ramlan, Fitri Carlina, dan lainnya. Para musikus tersebut juga berdiri sebagai duta Joko Widodo untuk mendukung Jokowi memberantas pembajakan dalam industri musik Indonesia.

ANINDYA LEGIA PUTRI