TEMPO.CO, Jakarta - Cita Citata sempat mengungkapkan perasaan lega karena permasalahannya dengan masyarakat Papua yang tergabung dalam LSM Papua Mandiri telah rampung pada November 2015. Namun ternyata masalah itu belum sepenuhnya selesai. Sebab ada lagi organisasi kemasyarakatan Papua yang mensomasi Citata berkaitan dengan masalah yang sama. Kali ini somasi datang dari Forum Papua Bersatu (FPB).
Ketua FPB Yan Matuan menuntut Cita Citata untuk segera meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Papua atas perkataannya yang dianggap menghina. "Kami mau menyampaikan sanksi atau hak adat kepada Cita Citata. Agar yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf terhadap media dan rakyat Papua secara langsung," kata Yan Matuan saat jumpa pers di kawasan Johar, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Januari 2016.
Jika Cita Citata menolak untuk pergi ke Papua, FPB meminta pelantun lagu Goyang Dumang itu menyerahkan 500 babi sebagai bentuk perdamaian.
Menurut Yan, harga satu ekor babi di Papua mencapai Rp 30 juta. Artinya, jumlah uang yang harus dikeluarkan Cita Citata untuk menebus 500 babi adalah Rp 15 miliar. Sungguh jumlah yang fantastis. "Karena menurut budaya istiadat Papua, ini dianggap masalah. Peranan babi sangat penting untuk menyelesaikan masalah secara adat," jelas Yan.
Yan memberi tenggat waktu hingga Februari 2016 untuk Cita Citata. Jika tidak ada respons, pihaknya mengancam bakal melakukan aksi boikot pada seluruh karya Cita Citata. "Masyarakat Papua tersinggung. Kenapa kata-kata itu muncul dari artis. Efeknya, rakyat Papua bisa merasa tidak dianggap sebagai NKRI dengan kata-kata itu," ujar Yan.
Baca Juga: Permintaan Maaf Cita Citata ke Papua Dianggap Tak Cukup
Masalah yang membelit Cita Citata itu berawal dari tayangan di sebuah stasiun televisi. Dalam acara itu biduan dangdut ini mengenakan baju adat Papua. Kalimat yang dianggap menghina itu muncul saat dia berkomentar tentang pakaian yang dikenakan. “Cantik masih tetap, harus dicantikin mukanya. Gak kayak Papua kan?” Kalimat inilah yang kemudian mengundang protes dari organisasi kemasyarakatan Papua.