Kemdikbud Dorong Film Animasi Jadi Media Pendidikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggelar diskusi, pameran dan pemutaran film di gedung theater Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu 11 Maret 2017. Acara yang merupakan rangkaian perayaan Hari Film Nasional ini diawali dengan pemutaran film animasi berjudul Pasoa dan Sang Pemberani

    Baca juga: 10 Film Peraih Penghargaan Kemdikbud

    Film karya siswa Sekolah Menengah Kejuruan Raden Umar Said Kudus itu diapresiasi para penonton yang terdiri dari mahasiswa dan pegiat film. Mereka akan menggelar kegiatan bertema 'Merayakan Keberagaman Indonesia' selama dua hari sampai 12 Maret mendatang.

    "Film animasi juga bisa menyampaikan pesan pendidikan sekaligus menjadi media literasi sejak dini. Bukan hanya sekadar hiburan," kata staf khusus bidang komunikasi Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan, Nasrullah. Selain itu, juga bisa menumbuhkan dan menanamkan karakter bangsa. 

    "Film animasi busa menjadi media yang efektif menyampaikan nilai pendidikan," kata  dia, Nasrullah mencontohkan film Upin dan Ipin yang mampu menghadirkan lakon persaudaraan, kekompakan, suka menolong dan jiwa kewirausahaan. Sehingga anak-anak yang menonton secara tak langsung akan meniru dan mempraktikkan apa yang dilihat.

    Untuk itu dibutuhkan tenaga terampil dan ahli untuk membuat konsep dalam membuat film animasi, termasuk dibutuhkan penulis nakah yang mampu memasukkan nilai pendidikan dalam film yang diproduksi. Kegiatan ini digelar Pusat Pengembangan Film Kemdikbud.

    Rektor UMM Fauzan menjelaskan film merupakan sarana strategis untuk menyampaikan materi pendidikan, sehingga dibutuhkan perencanaan matang setiap membuat film. * EKO WIDIANTO



     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.