Sebelum Khatib, Ada Wacana Sertifikasi Seniman, Hasilnya...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang seniman penari tradisional pria, Didik Nini Thowok mencium seorang penari pria Dariah (85 tahun) saat Didik ingin mendokumentasikan kisah penari lengger lanang tersebut yang masih tersisa, (16/11). Aris Andrianto/Tempo

    Seorang seniman penari tradisional pria, Didik Nini Thowok mencium seorang penari pria Dariah (85 tahun) saat Didik ingin mendokumentasikan kisah penari lengger lanang tersebut yang masih tersisa, (16/11). Aris Andrianto/Tempo

    TEMPO.CO, Surakarta - Jauh sebelum wacana sertifikasi khatib mencuat, kalangan seniman sudah lebih dulu digoyang wacana serupa pada 2012. Namun sertifikasi atau standardisasi secara profesional bagi seniman yang berkompeten di bidang kerjanya itu belum juga terealisasi dan masih menjadi kontroversi.

    “Saat menjabat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (periode 2011 - 2014), Bu Wiendu Nuryanti sempat melempar wacana (sertifikasi seniman) itu. Namun, sampai sekarang masih menuai pro dan kontra,” kata Kepala Galeri Nasional Indonesia Tubagus ‘Andre’ Sukmana di Surakarta, Senin, 20 Februari 2017.

    Di era globalisasi, menurut Tubagus, profesionalisme, termasuk dalam bidang seni, selalu menjadi tuntutan utama. Ukuran profesionalisme biasa ditandai dengan sertifikat yang diterbitkan suatu organisasi profesional. Dengan sertifikat itu, seseorang dianggap mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.

    Baca: Hanung Bramantyo Suarakan Bela Negara Lewat Film 'Seteru'

    Tubagus menuturkan, beberapa negara maju sudah menerapkan aturan ketat bagi para seniman yang hendak menggelar pertunjukan di gedung-gedung yang bonafid. Salah satu syarat yang diminta dari para seniman adalah bukti sertifikasi. “Maka itu sempat mencuat wacana sertifikasi agar seniman profesional dari Indonesia siap tampil di kancah internasional. Ini sisi positifnya,” kata Tubagus.

    Namun, ujar Tubagus, merealisasikan program sertifikasi seniman di Indonesia tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, sertifikasi membutuhkan suatu lembaga atau asosiasi. Sedangkan dari pengamatan dia selama ini, cukup sulit membuat asosiasi seniman di Indonesia. “Membuat asosiasi kurator saja tak kunjung terwujud,” ujar Tubagus sambil tertawa.

    Di balik sisi positifnya, Tubagus menambahkan, sisi negatif sertifikasi seniman juga patut diwaspadai. Salah satunya kemungkinan bakal muncul banyak permohonan izin melawat ke luar negeri yang mengatasnamakan misi kesenian. “Tapi pentas atau pamerannya ternyata cuma di kafe-kafe. Maka itu perlu juga diverifikasi,” kata Tubagus.

    Simak: Ari-Ari Atawa Interograsi 2 Jadi Pertunjukan Terbaik FTJ 2016

    Dosen Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung Ignatius Bambang Sugiharto menuturkan sertifikasi seniman merupakan pekerjaan dilematis. “Ahli atau tidak itu sekarang tidak jelas batasannya. Kalau dianggap ahli itu sejauh mana,” kata Bambang.

    Dia mengatakan, saat ini, banyak seniman non-akademis menghasilkan karya-karya bagus dan bertaraf internasional. “Terlebih sekarang semua orang dimudahkan dengan Internet,” kata Bambang.

    Dengan berselancar di dunia maya, dosen yang akrab dijuluki filsuf underground itu menuturkan siapa saja bisa belajar membuat karya yang bagus tanpa harus mengikuti tahapan yang diajarkan di akademi.

    Namun, karena terlalu banyak referensi di Internet, si pembuat karya bakal kesulitan menemukan ide orisinalnya. “Ini juga menjadi keluhan di jurusan arsitektur Unpar (Universitas Parahyangan) dan ITB, mahasiswa terlalu mudah menyontek,” kata Bambang.

    DINDA LEO LISTY


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah KLB Partai Demokrat, Apa Kata AD/ART?

    Sejumlah kader ngotot melaksanakan KLB Partai Demokrat. Kubu AHY mengatakan bahwa pelaksanaan itu ilegal. Pasal-pasal AD/ART Partai dapat menjelaskan.