Festival Sandiwara Berbahasa Jawa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Solo:Taman Budaya Jawa Tengah menyelenggarakan Festival Sandiwara Berbahasa Jawa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak enam kelompok akan mewakili setiap eks karesidenan guna memperebutkan trofi dan sejumlah penghargaan lainnya. Festival yang diselenggarakan Taman Budaya Jawa Tengah untuk yang kedua kalinya itu akan berlangsung selama dua hari mulai 21 September mendatang di gedung Teater Taman Arena, Solo.Menurut ketua panitia, St. Wiyono, daerah yang mengirimkan wakilnya tersebut adalah Kabupaten Sragen, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pati, Kota Magelang, dan Kabupaten Banyumas. Masing-masing kelompok penyaji diberi kebebasan dalam menentukan lakon dan penggarapannya. "Festival ini bertujuan untuk menggugah kelompok-kelompok teater berbahasa Jawa yang sebenarnya masih banyak tapi tidak eksis," kata dia.St. Wiyono, yang juga dikenal sebagai sutradara dan pemain ketoprak ataupun aktor teater, mengatakan, sebagai sebuah cabang kesenian Jawa, sandiwara teater nyaris tidak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Masyarakat umum hanya mengenal ketoprak atau wayang orang sebagai jenis sandiwara yang berbahasa Jawa. "Padahal, di banyak komunitas, muncul kelompok-kelompok teater modern yang memilih bahasa Jawa sebagai medianya," ujarnya.Salah satu kelompok teater berbahasa Jawa yang pernah ada adalah Teater Gapit, Solo. Semasa jayanya, kelompok ini kerap mendapatkan undangan pentas hingga ke Eropa. Namun, belakangan Teater Gapit, yang menjadi satu-satunya kelompok teater berbahasa Jawa di Solo, nyaris tenggelam. "Ruang untuk pementasan kelompok teater berbahasa Jawa juga sangat terbatas. Karena itu, meski hanya bisa dilaksanakan setahun sekali, festival ini diharapkan bisa memacu penggiat teater berbahasa Jawa," kata dia.Imron Rosyid

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.