Nikita Mirzani Ungkap Alasannya Bikin Video 'Mandi Kucing'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nikita Mirzani by TabloidBintang.Com

    Nikita Mirzani by TabloidBintang.Com

    TEMPO.COJakarta - Nikita Mirzani tak pernah lepas dari sensasi dan kontroversi. Kehebohan terbaru yang dibuatnya adalah ketika dia mengunggah video berjudul Mandi Kucing dalam akun video blog (vlog).

    Dalam video itu, Nikita Mirzani menonjolkan kemolekan tubuhnya saat mandi. Tak hanya mengundang cibiran dari masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga bereaksi dan mengancam bakal mempolisikan Nikita dengan dugaan pelanggaran asusila.

    Baca: Heboh Video 'Mandi Kucing', Nikita Mirzani Diancam Dipolisikan

    Nikita Mirzani bergeming. Dia justru menantang KPAI untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Saat ditanya tujuan dirinya mengumbar keseksian tubuhnya di muka publik, dengan enteng Nikita menyebut: uang.

    "Kan, channel YouTube itu menghasilkan uang juga, terus ya banyak benefit-nya dari YouTube," kata Nikita Mirzani di studio Global TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 25 Oktober 2016.

    Baca: Tersandung Video 'Mandi Kucing', Kapokkah Nikita Mirzani?

    Nikita Mirzani sadar, di televisi, ruang geraknya sudah dibatasi Undang-Undang Penyiaran yang diterapkan semua stasiun dan diawasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Karena itu, Nikita mencari media lain seperti YouTube.

    "Kalau di TV kan dibatasi, ada KPI dan lembaga sensor, kalau di YouTube kan Niki bebas berekspresi, berpendapat, bebas melakukan apa pun, asal tetap di jalurnya. Buat Niki, kalau channel YouTube Niki dipermasalahkan sama orang lain, yang katanya komunitas, itu urusan mereka," ujar Nikita Mirzani, yang pernah dipenjara karena kasus penganiayaan.

    TABLOIDBINTANG.COM

    Simak Pula

    Wiranto: Tak Ada Perintah Jokowi untuk Mengusut SBY
    Cari Data Asli, Prasetyo Tak Pakai Data TPF Munir Milik SBY


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.