Kisah Habibie Menolak Soeharto dan Rumah Cicilan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI ketiga BJ Habibie menyampaikan nasihat kepada peserta konvensi Capres Partai Demokrat di acara The Habibie Center uji publik Capres, di Jakarta (26/3). Presiden RI ketiga BJ Habibie berharap  partai politik mempertimbangkan usia Calon Presiden yang tampil dan terpilih berusia 40-60 tahun. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden RI ketiga BJ Habibie menyampaikan nasihat kepada peserta konvensi Capres Partai Demokrat di acara The Habibie Center uji publik Capres, di Jakarta (26/3). Presiden RI ketiga BJ Habibie berharap partai politik mempertimbangkan usia Calon Presiden yang tampil dan terpilih berusia 40-60 tahun. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden BJ Habibie ternyata tak pernah bisa melupakan rumah yang saat ini ditempatinya, di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Minggu malam, 24 Mei 2015, usai jamuan makan malam memperingati 25 Tahun Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di kediamannya, Habibie bercerita soal riwayat rumahnya itu.

    "Saat itu rumah dibeli dengan cara mencicil. Waktu jadi menteri saya diminta Pak Harto masuk menempati rumah dinas yang ditempati Soemitro Djojohadikusumo, tapi saya tidak mau. Saya tinggal di sini karena saya sudah mencicil rumah ini," kata Habibie.

    Habibie lalu menceritakan bagaimana ia mencicil rumah itu, juga merehab rumahnya. Misalnya, satu dinding pendopo di rumahnya merupakan dinding asli dari masa Kerajaan Majapahit. "Ibu Ainun yang menemukan dinding itu di Jawa Timur," kata Habibie. Ia mengisahkan bagaimana almarhumah istrinya senang dengan dinding pendopo itu.

    "Saya juga yang memanggil arsitek dari kampus di ITB untuk memproyeksikan dinding itu di pendopo," kata Habibe.

    Dari pendopo itu pula, Habibie lalu membangun perpustakaan di rumahnya. Juga ruang kerjanya.



    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.