JK: Buatlah Film yang Bermutu untuk Tontonan dan Tuntunan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berpidato membuka dialog tingkat tinggi Pemanfaatan Gelombang Bonus Demografi, di Hotel Pullman, Jakarta, 20 April 2015. Jusuf Kalla mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dibarengi dengan kualitas sehingga tidak menjadi beban pembangunan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berpidato membuka dialog tingkat tinggi Pemanfaatan Gelombang Bonus Demografi, di Hotel Pullman, Jakarta, 20 April 2015. Jusuf Kalla mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dibarengi dengan kualitas sehingga tidak menjadi beban pembangunan. TEMPO/Imam Sukamto

    BISNIS.COM, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau pelaku industri film nasional untuk membuat film yang bermutu dengan mengandung dua prinsip, yakni tuntunan dan tontonan.

    Dia menjelaskan, film yang bermutu harus mengandung dua unsur utama tersebut. Penonton film tak hanya ingin disuguhkan tuntunan berupa nasihat, tapi juga tontonan yang baik. Sebaliknya, tontonan yang baik juga memerlukan esensi yang kuat.

    “Intinya, apa pun yang diharapkan adalah mutu. Film harus memberi tuntunan bagus, tapi juga harus enak ditonton,” ujarnya saat berpidato dalam acara "Seminar Proteksi & Monetisasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Industri Film di Indonesia" di Hotel JS Luwansa, Rabu, 6 Mei 2015.

    Namun perilaku konsumen penikmat film sangat mempengaruhi lahirnya karya film yang berkualitas. Menurut dia, film yang berkualitas sering kali membutuhkan biaya yang besar, meski ada pula pembuat film yang kreatif dan mampu mengefisiensikan biaya.

    Pengembalian modal yang besar disertai keuntungan hanya bisa diperoleh jika pembajakan terhapuskan. Kesimpulannya, jika pembajakan terus terjadi, tak akan ada film nasional yang baik. 

    BISNIS.COM


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.