Ditanya Petugas Sensus, Ridwan Kamil Ingin Tambah Anak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bandung, Ridwan Kamil. ANTARA/aacc2015/Widodo S. Jusuf

    Walikota Bandung, Ridwan Kamil. ANTARA/aacc2015/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku ingin menambah anggota keluarganya. Hal tersebut diutarakan Ridwan Kamil saat menerima tim Pemerintah Kota Bandung untuk sensus penduduk di Rumah Dinas Wali Kota Bandung.

    “Sepi euy, jadi ingin nambah anak. Tapi ini juga masih fifty-fifty,” kata Ridwan Kamil saat ditemui Tempo di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Bandung, Sabtu, 2 Mei 2015. Saat ini Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Praratya, memiliki dua orang anak.

    Menurut Ridwan Kamil, pendataan penduduk akan dilakukan sepanjang Mei 2015. Hal tersebut dilakukan Pemkot Bandung, untuk mengetahui jumlah penduduk, kualitas keluarga, kondisi rumah, kondisi sosial, hingga detail-detail lainnya.

    Ridwan Kamil mengatakan petugas sensus akan bertanya seberapa intens waktu mengobrol dengan keluarga, dan lain-lain. Hasil dari sensus itu, kata Ridwan Kamil, akan dipakai sebagai data Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan program pemerintah.

    Adapun Ridwan Kamil mengaku tak dapat berbuat apa-apa terkait dengan tingginya urbanisasi yang terjadi di Bandung. Ridwan Kamil menjelaskan, tawaran pekerjaan dan tingkat ekonomi yang tinggi membuat warga daerah luar Bandung ingin bekerja di Kota Kembang.

    Maka itu, Ridwan Kamil sangat mengharapkan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai dana desa sebesar Rp 1 miliar. Seperti di Jepang, ujar Ridwan Kamil, penduduk pedesaan memiliki penghasilan yang sama dengan penduduk kota. Hal tersebut mencegah adanya urbanisasi penduduk.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan setiap desa akan mendapatkan anggaran pembangunan hingga Rp 1 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 700 juta, APBD Provinsi Jawa Barat Rp 120 juta, dan sisanya dari pemerintah kabupaten dan kota setempat.

    Dana dari pusat itu diperoleh dari skema bagi hasil setelah DPR memutuskan Undang-Undang Desa pada Rabu, 18 Desember 2013. Dalam undang-undang ini disebutkan, setiap desa berhak mendapatkan dana APBN Rp 700 juta setiap tahun.

    PERSIANA GALIH


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.