TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah Kacung Maridjan mengingatkan agar tidak ada perebutan jabatan di Lembaga Sensor Film (LSF). Pernyataan ini disampaikan Kacung menyusul terjadinya perdebatan siapa yang sebenarnya menjabat Ketua LSF, apakah masih Muklis Paeni atau Anwar Fuady.
Kacung menyatakan jangan ada dualisme kepemimpinan di LSF. "LSF bukan Golkar, bukan PPP, jangan mainkan LSF seperti ormas atau parpol,” kata Kacung dalam konferensi pers Hari Film Nasional di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2015.
Ihwal kepengurusan, Kacung menolak berkomentar karena itu masalah internal LSF. “Saya tidak berada dalam posisi menjawab. Harusnya kepemimpinan tunggal. Saya serahkan pada LSF,” ujarnya. Kacung juga menolak menjawab siapa Ketua LSF yang diakui pemerintah, apakah Muklis atau Anwar.
Yang jelas, menurut Kacung, Kementerian masih menunggu kepengurusan LSF yang baru. Dia menuturkan kepengurusan LSF saat ini seharusnya selesai pada 2012.
Namun, karena pembahasan peraturan pemerintah tentang pergantian jabatan LSF itu molor, kepengurusannya diperpanjang hingga yang baru nanti terbentuk. "Saat ini yang kami dorong adalah percepatan 17 anggota LSF yang baru. Kalau sudah ada, selesai masalahnya,” ujarnya.
Sejak Mei 2014, Kementerian telah memulai proses pemilihan anggota LSF. Hasilnya, 24 nama calon anggota dari masyarakat dan sepuluh nama dari pemerintah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014.
Jokowi kemudian mengirim 17 dari 34 nama calon tersebut ke Komisi I DPR. Namun, hingga ini, DPR belum juga memberikan jawaban karena masih reses.
RATNANING ASIH
