TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia M. Nurkhoiron mengapresisasi langkah Komandan Distrik Militer (Kodim) 0733 BS Semarang yang memfasilitasi prajuritnya menonton bareng film Senyap. Film ini sempat menjadi kontroversi di beberapa tempat seperti di Yogyakarta, Malang. Di Yogyakarta, empat lokasi pemutaran digeruduk massa. Polisi setempat meminta panitia membatalkan pemutaran karena ada ancaman dari massa dan tidak ada jaminan keamanan.
“Semoga bisa membuka mata dan hati mereka melihat peristiwa 1965 lebih obyektif sehingga mendorong upaya rekonsiliasi yang kami kawal,” ujar Nurkhoiron kepada Tempo, Jumat, 6 Maret 2015.
Komisi ini pada tahun lalu menghelat acara nonton bareng film yang mengisahkan peristiwa 30 September 1965, yang dikabarkan menelan korban jiwa sangat besar. Mereka juga menginisasi acara nonton bareng di lembaga mitra di seluruh Indonesia dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia.
Pada 26 Februari 2015, para prajurit TNI anggota Kodim 0733 BS Semarang menyaksikan film Senyap besutan Joshua Oppenheimer. Pemutaran film ini dilaksanakan saat pejabat setempat melakukan evaluasi situasi kewilayahan.
Hal ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi anggota TNI khususnya staf intel, Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk meluruskan dan memberi penjelasan terhadap masyarakat. "Yang dievaluasi termasuk tren pro-kontra adanya film Senyap. Tapi tidak spesifik hanya film Senyap,” kata Letnan Kolonel Elpis Rudi, Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, kepada Tempo di Semarang, Jumat, 6 Maret 2015.
Menurut Nurkhoiron, pelarangan terhadap pemutaran film Senyap di beberapa tempat karena kepentingan orang-orang tertentu yang dikuasai oleh pikiran sempit serta ketakutan berlebih secara kolektif. Mereka berpandangan sepihak akibat dari kebijakan rezim Orde Baru, yang miliki andil besar dalam peristiwa 1965.
Nurkhoiron juga mengatakan kegiatan yang dilaksanakan di Kodim 0733 BS Semarang ini harus ditiru oleh para komandan militer lain. Dalam waktu dekat Nurkhoiron mengirim kopi film Senyap ke seluruh Kodim di Indonesia. “Karena rekonsiliasi juga harus menjadi bagian penting yang dimiliki oleh para prajurit.”
DIAN YULIASTUTI
