Kemenpar dan PPFI Soal Eksistensi Film Nasional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menpar bersama produser film. Foto dokumentasi PPFI. 25 Januari 2015.

    Menpar bersama produser film. Foto dokumentasi PPFI. 25 Januari 2015.

    TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI) dan Kementerian Pariwisata sepakat menjaga eksistensi film nasional, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Meski ini tidak mudah.

    Hal ini diungkapkan dalam pertemuan Menteri Pariwisata, Arif Yahya dengan Ketua Umum PPFI H.M Firman Bintang, dan pengurus PPFI yakni, produser Sunil Samtani, Harry Simon, Chand Parwez Servia, dan Manoj Punjabi.

    Arief Yahya didampingi Sekretaris Jenderal Kemenpar Ukus Kuswara, Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kemenpar Prof. Dr.HM. Ahman Sya, dan Direktur Pengembangan dan Pemasaran Film Armain Firmansyah.

    Menurut Firman Bintang, sejauh ini promosi film Indonesia di market film, sudah berjalan baik. Meski saat ini, sejak nomenklatur kementerian berubah menjadi Kemenpar,  menimbulkan kegelisahan bagi pelaku industri film.

    "Karena sampai detik ini belum ada kabar menggembirakan tentang kebijakan pemerintah pada industri film," katanya Jum'at pada 23 Januari 2015, di gedung Sapta Pesona, Medan Merdeka, Jakarta.

    Pembangunan citra film di dalam negeri dan tingkat global, yang telah dirintis oleh PPFI dan para stake holder lainnya sejak 10 tahun lalu, diharapkan tetap berjalan di kementerian Pariwisata di era Arief Yahya. "Karena menguasai dan membangun citra perfilman indonesia di dunia internasional bukan pekerjaan mudah," kata produser rumah produksi film BIC Pictures itu.

    Selain itu PPFI juga mengusulkan agar urusan perfilman tetap berada di bawah kementrian Pariwisata, alih-alih di bawah Kemendikbud, "Menurut kami, film bisa lebih berkembang di bawah kementerian Pariwisata," katanya.

    Chand Parwez Servia menambahkan, sejatinya kondisi industri film di dalam negeri saat ini sangat menyulitkan. Terutama karena film nasional dalam himpitan film AS dan Eropa. (Baca : http://www.tempo.co/read/news/2015/01/15/111635167/Lokasi-Syuting-Jadi-Kesepakatan-Produser-dan-Jabar)

    "Jadi kita seperti menjadi penumpang di rumah sendiri," ujar produser dari rumah produksi film Starvision Plus itu. Dia menambahkan, seharusnya ada perlindungan dari pemerintah atas film nasional, seperti pemerintah Korea dan Iran, memproteksi film nasionalnya.

    Karena dukungan pemerintah untuk pasar internasional sangat penting,"Agar dunia dan pasar internasional tahu, kalau pasar film kita establis," ujarnya.

    Manoj Punjabi dari MD Pictures  meminta, pemerintah lebih fokus pada beberapa market film yang paling pas dengan produk kreatif Indonesia saja.

    "Yang kita butuhkan eksistensi bahwa Indonesia ada di sana. Plus marketnya harus kita disain jauh-jauh hari, dengan strategi yang matang," katanya merujuk pada berbagai pasar film besar seperti European Film Market di Berlin, Hongkong Film Market dan Mipcom di Cannes.

    Menurut Arief Yahya film memang sudah sepatutnya menjadi bagian dari industri kreatif, "Kalau direct impack-nya gak terasa, paling tidak ada side impact-nya ada bagi industri film sendiri," katanya. Dia membutuhkan peta industri film yang jelas di Indonesia. Kalau industri filmnya atraktif dukungannya pasti datang dengan sendirinya.

    EVIETA FADJAR

    Berita Terpopuler
    Masked Monkey, Film Indie yang Laku di Luar Negeri
    Andre Hehanusa Kangen Musik Era 1980-an
    Dira Sugandi Masih Belum Percaya Jadi Seorang Ibu
    Siti Nurhaliza Masuk Nomine Dahsyat Award 2015


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.