Polisi Cek Legalitas 'Senyap' ke Lembaga Sensor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta acara kajian dan dialog film Senyap atau The Look of Silence yang diselenggarakan Forum Komunikasi Keluarga Besar Pemuda Pancasila (PP) Malang Raya di Malang,  21 Desember 2014.  TEMPO/Abdi Purmono

    Peserta acara kajian dan dialog film Senyap atau The Look of Silence yang diselenggarakan Forum Komunikasi Keluarga Besar Pemuda Pancasila (PP) Malang Raya di Malang, 21 Desember 2014. TEMPO/Abdi Purmono

    TEMPO.CO, Malang - Kepolisian Resor Malang akan mengklarifikasi materi film The Look of Silence (Senyap) ke Lembaga Sensor Film (LSF). Tujuannya untuk memastikan apakah film dokumenter tersebut telah lulus sensor atau tidak. Jika ternyata tidak lulus sensor, polisi agar bertindak.

    "Bentuk tindakannya bagaimana, kami menunggu keputusan Lembaga Sensor Film," kata Kepala Kepolisian Resor Malang Kota Ajun Komisaris Besar Totok Suharianto, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca berita terkait: Pemutaran Senyap di PMII Malang Dibubarkan Warga)

    Dasar klarifikasi, kata Totok, sesuai Undang-Undang Perfilman yang mengatur tentang film. Menurutnya, setiap film yang diputar untuk khalayak harus lulus sensor lebih dahulu. "Sesuai Pasal 24 dan 8 Undang-Undang Perfilman, setiap film harus mengantongi izin," katanya.

    Polisi bertindak, katanya, untuk mencegah timbulnya konflik yang diakibatkan oleh penayangan film. Polisi, menurutnya, tidak keberatan sekelompok orang memutar film Senyap asal tak menimbulkan konflik horizontal. Jika masyarakat yang lain tak keberatan, polisi akan mengizinkan. "Posisi polisi berada di tengah agar tak timbul konflik," katanya. (Baca: Alasan Warga Lowokwaru Bubarkan Nobar Film Senyap)

    Koordinator penyelenggara pemutaran film Senyap yang tergabung dalam Aliansi Malang Damai, Aji Prasetyo, mengaku tak puas dengan jawaban Kapolresta Malang. Menurutnya, sebagai penyelenggara pemutaran film, merekalah yang seharusnya dilindungi, bukan organisasi masyarakat yang membubarkan acara. "Kami sebagai warga negara seharusnya mendapat hak perlindungan," katanya.

    Ormas tersebut, menurutnya, telah mengancam dan mengintimidasi. Namun polisi justru membiarkan ormas itu bergerak sendiri menggagalkan pemutaran Senyap. Padahal, pemutaran film tersebut telah mendapat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hasil pertemuan akan dilaporkan ke Komnas HAM agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. (Simak pula: Pemuda Pancasila Akan Gugat Sutradara Film Senyap)

    EKO WIDIANTO

    Berita Terpopuler:
    Yenny Wahid dan Puasa Daud Sinta Nuriyah
    Merry Riana Rilis Film Inspiratif
    Cut Tari Selalu Punya Kado Hari Ibu
    Kourtney Kardashian Kenalkan Bayinya ke Publik
    Alberthiene Endah: Ajarkan Anak Sayangi Hewan


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.