Merasa Tak Dihargai, Ayu Azhari Pindah ke Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siti Khadijah Azhari atau akrab disapa Ayu Azhari tiba di pengadilan sebelum bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (26/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Siti Khadijah Azhari atau akrab disapa Ayu Azhari tiba di pengadilan sebelum bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (26/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Merasa mendapatkan perlakuan yang kurang adil saat mengikuti kampanye mendukung pasangan capres nomor satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pada hari Ahad, 22 Juni 2014, membuat artis Ayu Azhari berpaling dan berpindah haluan pada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    "Sebagai artis, saya tidak dianggap tidak apa-apa. Tapi, sebagai ibu dari anak-anak saya, bagian dari rakyat Indonesia, tidak boleh didiskriminasi dan tidak dihargai," ujar Ayu saat ditemui dalam acara "Langkah Sang Pemimpin, Konser Kebangsaan untuk Jokowi-Jusuf Kalla" di Graha Bakti Budaya, Senin, 23 Juni 2014.

    Kejadian bermula ketika Ayu ingin menaiki panggung tempat Prabowo berorasi untuk turut serta memberikan dukungan saat kedua anaknya, Axl dan Sean, bernyanyi di panggung. Namun, yang terjadi, ia justru dihalangi naik ke panggung untuk bernyanyi dan berorasi bersama kedua anaknya.

    "Saya kaget, seorang ibu tidak boleh naik. Kalau security yang melarang tidak apa-apa karena memang lagi menjalankan tugas. Ini, kan, yang melarang orang-orang yang aku kenal dan tahu anakku yang naik ke atas," Ayu menjelaskan.

    Sejak kejadian itu, Ayu pun menyadari bahwa lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitar capres nomor urut satu tersebut merupakan orang-orang sombong yang borjuis. "Belum jadi presiden keponakannya sudah diskriminasi, rasis, dan tidak menghargai wanita," ujarnya.

    ANINDYA LEGIA PUTRI


    Berita utama
    Kembali Melemah, Rupiah Nyaris Tembus 12.000
    Dukung Palestina, Jokowi Rebut Suara Partai Islam
    Jawab Tudingan Fadli Zon, Pemred: Tempo Independen

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.