Nikita Mirzani Dituntut 5 Bulan Penjara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktris Nikita Mirzani saat menjalani sidang perdananya terkait kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/1). TEMPO/Dian Tryuli Handoko

    Aktris Nikita Mirzani saat menjalani sidang perdananya terkait kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/1). TEMPO/Dian Tryuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Mirzani dituntut hukuman penjara lima bulan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2013. Tuntutan lima bulan itu dikurangi masa tahanan selama Nikita menjalani masa persidangan. Artis yang akrab dipanggil Niki itu didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Olivia Maesandy.

    "Menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan seperti diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP," kata jaksa Agung Kuntowicaksono pada saat membacakan tuntutan.

    Jaksa beranggapan, Niki dengan sengaja menganiaya Olivia di The Papilion Cafe, 5 September 2012. Dia menjambak rambut dan memukul pelipis kiri korban. Akibatnya, Olivia mengalami luka memar di kepala dan pusing. "Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, terdakwa memukul korban dengan tangan kanan, mengepalkannya, dan menonjok pelipis kiri," kata Agung.

    Hal yang memberatkan, Niki tidak mengakui sebagian perbuatannya, tak mau meminta maaf, dan tidak berdamai dengan Olivia. Untuk hal yang meringankan tuntutan, Niki mengaku tidak pernah dihukum. "Terdakwa berstatus sebagai orang tua tunggal," ujar jaksa lagi.

    Terdakwa lain, Army, dituntut tiga bulan penjara. Sidang akan kembali digelar dengan agenda pembelaan Niki atau pleidoi pada 3 April 2013.

    YAZIR FAROUK

    Terpopuler:

    Hindari Penjara, Lindsay Lohan Pilih Rehabilitasi

    Miss Hong Kong Kagum Pada Perempuan Berjilbab

    Tan Twan Eng Menangi Penghargaan Sastra Asia

    Emma Watson Diincar Film `Beauty and The Beast` 



     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.