J-Rocks Minta Jokowi Buat Woodstock ala Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Band J-Rocks. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Band J-Rocks. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Band rock, J-Rocks, punya harapan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menggelar festival musik besar ala Woodstock di Ibu Kota dengan gaya Indonesia.

    "Ada banyak panggung, enggak cuma sehari, dan yang ngisi segala aliran musik. Pasti Jakarta lebih asyik," kata vokalis J-Rocks, Iman Taufik Rachman, saat ditemui Tempo di Yogyakarta, Ahad petang, 17 Maret 2013.

    Para personel J-Rocks sendiri mengaku puas saat Jokowi menggelar Jakarta Night Festival yang dihelat pada pengujung tahun 2012 lalu. Dalam acara yang sempat menutup ruas Jalan Thamrin hingga Sudirman untuk car free night itu disediakan pula 16 panggung besar.

    "Kalau bisa acara seperti itu lebih sering, dua atau tiga kali setahun. Jadi biar makin adem kotanya dan industri musik lebih hidup," kata Iman.

    Band yang Mei mendatang akan merilis album keempat ini mengakui selera musik Jokowi sudah klop dengan jiwa anak muda. Mereka ingin jiwa muda itu bisa disalurkan lebih luas untuk menghidupkan industri kreatif komunitas di Ibu Kota agar semakin terpacu.

    "Seni tradisional tetap jalan, tapi yang baru-baru hasil kreativitas kan juga banyak tumbuh. Jadi semua bisa ditampung dalam wadah besar, tidak mematikan satu sama lain," katanya.

    Gitaris J-Rocks, Sony Ismail Robbayani, menambahkan, space-space yang diciptakan untuk mewujudkan Woodstock ala Jakarta pun tak perlu mewah. Bisa di taman kota, pinggir jalan, atau tempat lain yang dirasa tak mengganggu aktivitas lain. "Kita sudah jengah tontonan perang politik dan korupsi terus yang muncul setiap hari. Saatnya ada suasana baru agar pandangan lebih fresh dan pikiran segar," katanya.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.