Seno Gumira Tolak Penghargaan Bakrie

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seno Gumira Ajidharma. DOK/TEMPO/Rosdianahangka

    Seno Gumira Ajidharma. DOK/TEMPO/Rosdianahangka

    TEMPO.CO, Jakarta - Sastrawan Seno Gumira Ajidarma menolak niatan pihak Bakrie untuk memberikan penghargaan Achmad Bakrie 2012 padanya. Seno yang akan diberi penghargaan di bidang kesusastraan itu memilih tak menerima hadiah senilai Rp 250 juta, trofi, dan piagam dari Bakrie. "Iya, aku menolak," kata dia saat dihubungi, Jumat, 3 Agustus 2012.

    Seno menerima pemberitahuan akan mendapatkan penghargaan tersebut dari seorang teman lewat pesan pendek di telepon genggamnya (SMS) sekitar awal Juni silam. SMS tersebut kemudian disusul dengan pemberitahuan resmi dari Freedom Institute melalui surat bertanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani Rizal Mallarangeng, pendiri lembaga tersebut.

    Surat itu kemudian dibalas oleh Seno pada 18 Juni. Dalam balasan tersebut, doktor ilmu sastra Universitas Indonesia itu mengatakan, sebaiknya penghargaan tersebut diberikan pada orang lain yang dianggap layak. "Aku juga belum tahu mengapa mereka menganggap layak," katanya

    Penghargaan Achmad Bakrie merupakan salah satu program lembaga Freedom Institute yang rutin diberikan sejak 2003 silam. Pemberi dana utama lembaga tersebut adalah Aburizal Bakrie, yang juga merupakan pendiri Freedom Institute. Nama Achmad Bakrie sendiri diambil dari nama ayah Aburizal.

    Selain Seno Gumira, penghargaan tersebut juga pernah ditolak oleh sejumlah tokoh, yakni Romo Franz Magnis Susesno, Daoed Joesoef, dan Sitor Situmorang. Pengembalian penghargaan juga pernah dilakukan oleh Goenawan Mohamad pada 2010 lalu. Umumnya, mereka menolak lantaran masalah lumpur Lapindo. "Saya bilang sama dia (panitia), kalau namanya lain, pasti saya terima,” kata Daoed, Juli 2010 silam.

    NUR ALFIYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.