Produser Sesalkan Hengkangnya Film Hollywood

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana hengkangnya film-film impor, Hollywood maupun non-Hollywood, dari bioskop-bioskop di tanah air disesalkan Ody Mulya Hidayat, produser film dan pendiri rumah produksi Maxima Pictures. Alasannya, selama ini film-film impor itulah yang menghidupi bioskop-bioskop.

    "Harusnya film-film impor itu dipertahankan, karena merekalah yang menghidupi bioskop-bioskop kita dan telah memberi subsidi silang terhadap kelangsungan film nasional," ujar Ody kepada Tempo, hari ini (21/2).

    Ody mengatakan biaya operasional bioskop sangat besar dan sejauh ini bioskop-bioskop itu telah banyak berkorban. Dengan hengkangnya film impor, maka praktis bioskop-bioskop pun akan mati.

    Padahal, katanya, bioskop itulah supermarket dari karya-karya film anak bangsa. "Kalau mereka mati, kita mau jualan di mana lagi," ujarnya.

    Sejauh ini, kata Ody, film-film impor telah memberi subsidi silang kepada bioskop yang memutar film-film nasional. Hal ini karena peminat film nasional sendiri relatif jauh lebih sedikit dibandingkan film impor.

    Dia menggambarkan bahwa film nasional yang laris dengan jumlah penonton sekitar 200-300 ribu, tidak akan mampu mendukung keberlangsungan bioskop. Padahal, katanya, sering kali penonton film nasional hanya berkisar puluhan.

    Ody juga mengkritik perbandingan pajak yang dikenakan dengan negara lain, seperti Thailand. Ia mengatakan pendapatan bioskop di Thailand dengan tiket seratusan ribu dan penonton yang besar jelas menghasilkan pajak yang juga besar. Sementara di Indonesia harga tiket pun relatif rendah, Rp 20 ribuan.

    Menurut Ody, langkah Motion Picture Association of America (MPAA) untuk hengkang adalah langkah rasional. "Jika tidak puas, mereka pasti akan memilih mundur. Masih banyak negara lain yang akan menerima film mereka, dan ini sangat disayangkan," ujarnya. "MPAA sendiri tentunya tidak akan hengkang jika dia mendapatkan untung."

    Ody juga mempertanyakan alasan subsidi silang di balik pengenaan pajak tersebut. "Dari dulu isunya seperti itu, saya sudah bosan. Subsidinya seperti apa, untuk produser siapa. Kalau disubsidi pasti banyak produser yang lahir," ujarnya. "Bagi kami cukuplah kalau PPh atau PPN tidak ada."

    Sebagaimana diketahui, sejak Januari 2011 Direktorat Jenderal Bea Cukai menerapkan bea masuk atas hak distribusi yang ditentang Motion Picture Association of America (MPAA) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi) .

    Menyusul kebijakan itu, film-film impor, baik Hollywood maupun non-Hollywood, terancam tidak tidak ada lagi di bioskop-bioskop di Indonesia. Pasalnya, Ikapifi memutuskan untuk tidak akan mengimpor film-film dari luar Indonesia, sementara MPAA menolak mendistribusikan film-film produksi Hollywood ke Indonesia.

    ERWIN Z


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah KLB Partai Demokrat, Apa Kata AD/ART?

    Sejumlah kader ngotot melaksanakan KLB Partai Demokrat. Kubu AHY mengatakan bahwa pelaksanaan itu ilegal. Pasal-pasal AD/ART Partai dapat menjelaskan.