Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Halmahera Lestarikan Upacara Bumbungan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Ternate - Sebelas anak kecil yang berpakian Maludu dan Kalaopopo--pakaian adat khas suku Sahu--terlihat berjejer dan melenggang-lenggokkan badannya seakan ingin menyampaikan pesan khusus untuk para tamu istimewa. Setelah memperagakan tari Dabi-dabi, tarian penyambutan, anak-anak tersebut tersenyum dan berteriak "gong!".

Tari itu ditampilkan sebagai bagian dari ritus suci Bumbungan suku Sahu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, 26 Mei lalu. Seluruh rangkaian ritus itu dilaksanakan selama 7 hari 7 malam dan ditutup dengan pesta makan adat. Selama upacara berlangsung, warga juga memainkan alat-alat musik tradisional, seperti didiwang, yaitu alat musik yang terbuat dari batang pohon kelapa dan mempunyai panjang mencapai 2 meter.

Ritus yang digelar sepuluh tahun sekali itu termasuk tradisi tua suku Sahu yang masih lestari di bumi Halmahera. “Suku Sahu tua biasa mengenalnya dengan nama ritus Sosadu Mawanat,” kata Julianus Siwa, 67 tahun, Kepala Desa Gamtala, Halmahera Barat.

Upacara itu ditujukan terutama untuk menaikan sebuah bumbungan rumah adat Jaromaoko, tapi sekaligus untuk menyatukan kekuatan semua generasi suku. Kekuatan yang disatukan, kata Julianus, dipergunakan untuk membangun desa demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, untuk penyatuan itu hanya dapat dilakukan dalam prosesi ritual di satu tempat yang bisa menampung seluruh warga desa. Tempatnya pun dikenal dengan nama rumah adat Sosadu, yang tetua suku Sahu biasa sebut sebagai rumah Juanga Tego-tego (perahu darat). “Letaknya ada di tengah desa dan bisa menampung 500 orang,” ujar Julianus.

Menurut Thomas Salasa, 76 tahun, Ketua Adat Suku Sahu Satuan Gamtala, sejarah ritus Bumbungan berawal dari pertempuran laut pasukan perang Raja Mome-Naken (1417-1427) melawan penjajah. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Raja Mome-Naken, yang mengunakan kapal laut dengan anjungan depan berkepala kuda, akhirnya memenangi peperangan. “Untuk merayakan kemenangan tersebut dibuatlah rumah adat Sosadu dangan prosesi Bumbungan selama seminggu,” kata Thomas.

Rumah adat Sosadu, kata Thomas, hanya diisi alat musik Didiwang dan gong serta tifa yang diletakan persis di tengah rumah. Tujuannya agar bunyi-bunyian alat musik tradisional itu dapat didengar oleh semua warga desa. “Ini simbol pesta tetua kami yang harus dilestarikan,” ungkap Thomas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Imawan Surya, sejarawah Maluku Utara, menganggap nilai lokal Maluku Utara yang terbungkus dalam semangat Ngone Foturu pada umumnya hanya berlaku di kalangan masyarakat adat. Kalangan tersebut rata rata masih mendiami bumi Halmahera, tapi semua ritus yang kerap dilakukan leluhur hanya dijadikan sebagai sebagai upacara seremonial yang momentumental. Jadi, ritus adat hanya dilakukan pada momentum tersendiri. “Seperti ulang tahun kabupaten. Padahal, dulu setiap ritus dianggap sakral dan hanya dilakukan 10 tahun sekali,” kata Imawan.

Bupati Halmahera Barat Namto Hui Roba mengatakan, tradisi masyarakat lokal di Halmahera Barat pada umumnya masih lestari. Setiap kegiatan ritus adat dilakukan sendiri oleh masyarakat adat. "Tidak ada kegiatan adat yang diarahkan pemerintah. Semuanya atas dasar kemauan mereka,” ujar Namto.

Di Halmahera Barat, kata Namto, ritus yang masih terjaga hingga saat ini adalah ritus yang dilakukan suku Sahu, seperti ritual Bumbungan. “Hampir semua desa yang dihuni suku Sahu selalu melakukan ritus ini,” katanya.

Budhy Nurgianto

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

5 jam lalu

Aktivis lingkungan membentangkan poster saat aksi Hari Bumi di kawasan Dago Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, 22 April 2024. Para aktivis lingkungan hidup dari Orang Muda Berkoalisi berkampanye sampah plastik dengan tema Bumi Pasundan Bebas Plastik Polutan. TEMPO/Prima mulia
Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.


Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

25 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi di depan Kementerian Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari wilayah adat serta menghentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

27 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

30 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

31 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

34 hari lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.


Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

34 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.


Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

34 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

35 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

36 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.