TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, ingin mengundang para musisi untuk membahas perihal royalti musik. Menurutnya, persoalan royalti tersebut sudah berlarut-larut dan tak kunjung terselesaikan. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa permasalahan royalti harus diselesaikan karena itu adalah bentuk apresiasi terhadap musisi.
Fadli Zon mengungkap bahwa diskusi harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemangku kebijakan, stakeholder, pencipta lagu, penyanyi, dan label rekaman. Ia juga menyinggung bahwa musisi perlu memperoleh royalti dari media streaming seperti Spotify dan YouTube.
"Diskusinya kan dulu juga udah ada, tapi ini misalnya kalau kita diskusi, disepakati, kita bisa bikin aturan. Kita berharap nanti mungkin ada semacam omnibus kebudayaan," kata dia dalam acara di Kemendikbudristek, Senin, 21 Oktober 2024.
Sementara itu, Musikus sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, mengatakan akan mengevaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar tata kelola pembagian royalti terhadap musisi bisa lebih baik. Ia menilai, selama ini pembagian royalti tidak begitu transparan.
“Dulu kan lembaga nirlaba, mungkin ada ide supaya pemerintah ikut campur dalam membagi royalti sehingga transparansi itu bisa dibuat, selama ini transparansi itu tidak ada di LMKN,” kata Dhani saat ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR RI, Ahad, 20 Oktober 2024.
Politikus Partai Gerindra berharap Menteri Kebudayaan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memperbaiki sektor budaya pop, yakni film dan musik. Pasalnya, kata dia, film dan musik merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia.
Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan kepada LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. Dari tahun ke tahun, nilai royalti yang dikumpulkan di Indonesia terus bertambah.
Ketua LMKN, Dharma Oratmangun mengatakan pada 2020 royalti yang diterima berjumlah Rp29,1 miliar. Sempat turun pada 2021 menjadi Rp19,9 miliar di 2021, namun secara berturut-turut tumbuh menjadi Rp35 miliar pada 2022 dan Rp55,2 miliar pada 2023. Dharma menargetkan pada 2024 ini mampu mengumpulkan royalti hingga Rp120 miliar.
Selain soal royalti musik, Fadli Zon mengungkapkan gagasannya untuk membuat omnibus law kebudayaan. Sehingga, nantinya semua aturan mengenai kebudayaan akan disatukan.
“Semuanya dimasukkan di situ. Ada cagar budaya, ada perfilman, ada pemajuan kebudayaan kemarin. Kemudian ada soal museum, ada soal musik dan sebagainya, itu bisa jadi satu kesatuan gitu,” kata Fadli kepada wartawan dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Menurut dia, membuat satu Undang-Undang besar lebih baik sehingga unsur kebudayaan tidak terpisah-pisah. “Sekarang kan terpisah, undang-undang perfilman sendiri, cagar budaya sendiri,” kata dia. Namun, Fadli mengatakan rencana ini masih membutuhkan kajian mendalam.
Dalam sambutannya, Fadli mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan merupakan peristiwa yang bersejarah. "Sehingga fokus mengurus kebudayan kita yang sangat kaya," ucapnya.
Fadli Zon dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo pada Senin pagi, 21 Oktober 2024. Ia akan didampingi oleh Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha. Fadli merupakan satu dari tiga menteri baru di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan teknologi, yang sebelumnya digabung dalam satu kementerian.
ANANDA RIDHO SULISTYA | ANASTASYA LAVENIA | HAMMAM IZZUDDIN
Pilihan Editor: Fadli Zon Ingin Buat Omnibus Law Kebudayaan
