Tulis Surat Terbuka untuk Jokowi, Didi Riyadi Tolak PPKM Darurat Diperpanjang

Reporter:
Editor:

Marvela

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Didi Riyadi. (Instagram/@didiriyadi_official).

    Didi Riyadi. (Instagram/@didiriyadi_official).

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan musisi, Didi Riyadi membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat yang terdiri dari tiga halaman ini Didi memposisikan dirinya sebagai rakyat yang bekerja di bidang seni dan hiburan Indonesia selama 31 tahun.

    "Surat terbuka ini bagian dari concern dan kepedulian saya kepada bangsa dan negara, harapannya bisa sampai serta didengar oleh istana dan pemerintah," tulis Didi dalam surat yang diunggahnya di Instagram pada Rabu, 15 Juli 2021.

    Ia menyampaikan tiga poin utama yang disebutnya sebagai curahan hati termasuk apresiasi, keprihatinan, dan pendapatnya mengenai kondisi saat ini. Pada poin pertama Didi menyoroti soal dampak pandemi yang dirasakan oleh masyarakat serta berbagai bidang terutama dalam perekonomian, kesehatan, pendidikan, dunia seni dan hiburan.

    Di poin kedua, Didi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah berupaya menangani situasi sulit ini. Ia memberi hormat dan apresiasi setinggi-tingginya atas ketegasan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti PSBB dan PPKM Darurat seperti yang sedang berlangsung saat ini. Namun dari hasil pengamatannya, Didi menolah adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

    ADVERTISEMENT

    "Simple aja pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," tulis Didi saat menyampaikan alasannya. "Perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa selesaikan wabah, pilihannya seperti buah simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan."

    Tidak hanya menolak, Didi juga menyampaikan usulannya kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Ada dua usul yang disampaikan. Pertama lockdown atau karantina atau PPKM atau sejenisnya dengan versi yang lebih ramah dan berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

    "Banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya," tulisnya. Termasuk juga para pedagang dan mereka ang tidak mendapat gaji bulanan.

    Alternatif lainnya bisa dipertimbangkan jika PPKM Darurat Jawa dan Bali yang rencananya akan berakhir pada 20 Juli 2021 tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19. Didi menyarankan agar pemerintah mengevaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Ia juga meminta agar sosialisasi dan edukasi tentang penanganan bagi mereka yang terpapar serta anjuran pola hidup sehat untuk melawan Covid-19 semakin ditingkatkan.

    Soal pembuatan kebijakan, Didi merasa tidak hanya berupa aturan tetapi bersifat solutif bagi masyarakat yang terdampak. "Mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar Covid-19 tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat," tulisnya.

    Selain kepada Jokowi, Didi Riyadi juga me-mention beberapa akun Instagram para menteri dalam menyampaikan surat terbuka ini, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan juga Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto.

    Baca juga : Cinta Tak Dibalas Ayu Ting Ting, Didi Riyadi Kecewa dan Enggan Komunikasi Lagi


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.