Copot Kapolda dan Pemeriksaan Anies Baswedan, Dokter Tirta: Itu Kebijakan Panik

Reporter:
Editor:

Istiqomatul Hayati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dokter Tirta memberikan keterangan saat memperkenalkan kolaborasinya bersama Holywings, di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Dalam proses pembuatan merchandise, dokter Tirta dan Holywings turut menggandeng pekerja UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. TEMPO/Nurdiansah

    Dokter Tirta memberikan keterangan saat memperkenalkan kolaborasinya bersama Holywings, di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020. Dalam proses pembuatan merchandise, dokter Tirta dan Holywings turut menggandeng pekerja UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Relawan edukasi Covid-19, Dokter Tirta tak henti mengkritik pemerintah, atas pelanggaran protokol kesehatan. Ia ikut menyoroti tindakan pemerintah yang dianggap tebang pilih dalam menangani masalah kerumunan. 

    Menurut Tirta, tindakan mencopot Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, serta pemeriksaan Anies Baswedan dalam kasus kerumunan Rizieq Shihab, adalah kebijakan panik pemerintah. "Setelah dikritik baru dicopoti biar mengesankan pemerintah bekerja," katanya saat menjadi tamu di program podcast Close the Door di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Sabtu, 21 November 2020. 

    Seharusnya, kata Tirta, pemerintah sudah mengantisipasi adanya kerumunan sejak dari bandara. "Sebelum kedatangan, Satgas kirim orang untuk berdialog. Kata Ustad Hanny Kristianto, tidak ada dialog sama sekali dengan FPI setelah kejadian di bandara." 

    Padahal, kata Tirta, jika mengajak dialog ulama atau tokoh, seperti yang sudah dilakukan terhadap Abdul Somad dan Aa Gym, akan jauh lebih efektif untuk mencegah penularan dan mematuhi protokol kesehatan dengan membuat edukasi. "Yang terjadi, tiba-tiba Habib Rizieq bilang, 'Ayo datang ke pernikahan anak saya yang keempat,'" katanya. 

    pemeriksaanGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikerubungi awak media saat tiba di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020. Setiap pihak yang dinilai bertanggung jawab terkait acara tersebut, akan diperiksa dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Menurut dia, begitu Rizieq datang, Kapolda Metro Jaya dan Satgas Covid-19 langsung mengajaknya berdialog untuk mencegah kerumunan di bandara terulang lagi. "Bukan malah buat kebijakan instan dengan memberikan masker sebanyak 20 ribu, itu bukan jalan terakhir," ucapnya. 

    Apalagi, pemberian masker itu terasa tidak adil dengan warga di lereng Merapi yang belum mendapatkan masker di waktu bersamaan. "Apakah masker itu jadi solusi? Solusi pertama itu dialog dulu."

    Ia juga menyatakan, pemerintah harus tegas terhadap semua kerumunan, termasuk saat Gibran mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Solo yang juga memancing ribuan orang pada 4 September 2020. "Semua harus tegas, apa karena anak presiden maka dibiarkan?" ucapnya. 

    Adapun kerumunan yang ditimbulkan oleh massa Rizieq Shihab terjadi pada 10 November 2a 020 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada 13 November di Puncak, Kabupaten Bogor, dan sehari kemudian di Petamburan, Jakarta Pusat.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.