Gus Miftah Minta Jokowi Bereaksi Keras ke Pemerintah Prancis

Reporter:
Editor:

Istiqomatul Hayati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gus Miftah. Instagram

    Gus Miftah. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Gus Miftah meminta pemerintah Indonesia agar bersikap keras terhadap Presiden Prancis. Menurut dia, sudah sebulan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah sebulan ini menghina umat Islam, tapi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia hingga kini belum bereaksi apapun.

    "Dear pemerintah, saya Gus Miftah, orang yang memilih pemerintah ini, memohon kepada pemerintah untuk memberi peringatan kepada Presiden Prancis untuk menegur dan menekannya supaya meminta maaf kepada umat Islam di dunia," katanya dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron memicu kontroversi karena menyatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Dengan alasan itu, ia akan mengajukan rancangan undang-undang untuk memperkuat UU tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron (kanan) didampingi Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin berbicara menyusul serangan penikaman di pinggiran kota Conflans-Sainte-Honorine Paris, Prancis, Jumat, 16 Oktober 2020. Korban tewas beberapa hari setelah mengajar tentang sekularisme dan kontroversi seputar penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh majalah satir Charlie Hebdo. Abdulmonam Eassa via REUTERS

    Bukan hanya itu. Macron juga menyatakan akan membiarkan penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berekspresi. Dua pernyataan itulah, kata Gus Miftah, yang sangat menyakiti hati umat Islam di dunia. "Kami sakit hati ketika Nabi kami dihina dan reaksi Presiden Prancis justru menyalahkan agama kami," ucap sahabat Deddy Corbuzier ini.

    Pemimpin Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Yogyakarta ini kemudian mengulangi lagi permohonannya kepada Presiden Jokowi. "Dear pemerintah, wabilkhusus Bapak Presiden tegur Presiden Prancis dan tuntut untuk minta maaf," katanya.

    Ia menambahkan permintaannya dengan kalimat menohok. "Kalau ini tidak dilakukan, umat Islam di Indonesia justru akan curiga kenapa pemerintah tidak mengambil langkah ini sehingga ada anggapan umat Islam hanya digunakan untuk kepentingan politik belaka," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.