Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buka Suara soal UU Cipta Kerja, Iwan Fals Bikin Kecewa Warganet

Reporter

image-gnews
Iwan Fals latihan bersama Twilite Orchestra pimpinan Addie MS jelang persiapan Konser Kisah Tjinta, A Tribute to Ivo Nilakreshna di Studio Rossi, Jakarta, 28 Januari 2020. Konser merupakan persembahan untuk Ivo Nilakreshna 66 Tahun Berkarya Untuk Indonesiaku. Konser tersebut digelar sambil berdonasi untuk negeri dimana hasil konser akan didonasikan membangun kerohanian di Papua dan pemberdayaan masyarakat. Konser dimeriahkan sejumlah musisi seperti Iwan Fals, Rossa, Andien, Afgan, Yuni Shara, Elfa's Singer, yang akan berlangsung di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue pada 31 Januari 2020. Tempo/Nurdiansah
Iwan Fals latihan bersama Twilite Orchestra pimpinan Addie MS jelang persiapan Konser Kisah Tjinta, A Tribute to Ivo Nilakreshna di Studio Rossi, Jakarta, 28 Januari 2020. Konser merupakan persembahan untuk Ivo Nilakreshna 66 Tahun Berkarya Untuk Indonesiaku. Konser tersebut digelar sambil berdonasi untuk negeri dimana hasil konser akan didonasikan membangun kerohanian di Papua dan pemberdayaan masyarakat. Konser dimeriahkan sejumlah musisi seperti Iwan Fals, Rossa, Andien, Afgan, Yuni Shara, Elfa's Singer, yang akan berlangsung di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue pada 31 Januari 2020. Tempo/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi senior Iwan Fals ikut memberikan pendapatnya terkait polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memancing aksi demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia. Aksi demonstrasi menolak undang-undang yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 itu bahkan berujung pada perusakan fasilitas umum oleh massa yang anarkis.

Iwan Fals yang dikenal rajin menyuarakan kegelisahan rakyat kecil dan mengkritik pemerintah lewat lagu-lagunya itu mengaku belum membaca pasal-pasal dalam UU CIpta Kerja. Namun, dia tak sepakat bila penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi seperti yang terjadi pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

"Waduh saya belum baca UU itu, 1000 halaman lebih katanya, tapi menurut saya klo kecewa dgn Omnibuslaw gugat aja ke MK, klo demo kayak gini serem pandeminya itu lo...,"  cuit Iwan Fals di akun Twitter miliknya, @iwanfals, Jumat, 9 Oktober 2020.

Terkait jumlah halaman UU Cipta Kerja, Iwan Fals merevisinya di cuitan selanjutnya. "Oh 900-an halaman ya bukan 1000," tulis Iwan Fals.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iwan Fals waktu muda. Foto: Youtube Musica

Cuitan penyanyi bernama lengkap Virgiawan Listanto itu rupanya ditanggapi sinis oleh sebagian besar warganet. Mereka yang kecewa menilai pelantun lagu Bongkar dan Surat Buat Wakil rakyat itu tak segarang dulu dalam mengkritisi pemerintah maupun wakil rakyat.

"Bang Iwan jadi lemas begitu, kaga garang lagi," cuit pengguna Twiiter dengan akun @bluemoon_way. "Udah masup angin bang," cuit akun @ariefends. "Nyanyi wakil rakyat bang, semoga bang @iwanfals masih ingat lagunya," cuit akun @athagunawan. "Dulu iyaaaaa kritis, sekarang udah nongkrong bareng gaberani yah om wakil rakyat seharus nya apaaa om? Lupa lirik," cuit akun @christianto_r.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

22 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti pentingnya pembuatan payung induk undang-undang mengenai ekonomi syariah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

3 hari lalu

Suasana pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

ICW mengatakan, anggota DPR yang terafiliasi dengan swasta atau pebisnis memiliki korelasi kuat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan.


Pakar Hukum Soroti 4 UU Instan di Era Jokowi, Dibuat Tergesa-gesa dan Abaikan Partisipasi Publik

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA
Pakar Hukum Soroti 4 UU Instan di Era Jokowi, Dibuat Tergesa-gesa dan Abaikan Partisipasi Publik

Pakar hukum Bivitri Susanti menyoroti empat UU di era Presiden Jokowi yang dbuat secara instan dan mengabaikan partisipasi publik.


DPR 2019-2024 Dinilai Tinggalkan Deret Panjang Catatan Negatif Bidang Agraria

3 hari lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR 2019-2024 Dinilai Tinggalkan Deret Panjang Catatan Negatif Bidang Agraria

Tak pernah ada evaluasi dari DPR sehingga menjadikan satu dekade Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai era tertinggi letusan konflik agraria.


Masyarakat Sipil Skeptis Anggota DPR Periode Baru Mampu Jalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah

5 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada 1 Oktober 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Masyarakat Sipil Skeptis Anggota DPR Periode Baru Mampu Jalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah

Masyarakat sipil khawatir anggota DPR yang didominasi kader pendukung pemerintah bakal jadi tukang stempel kebijakan saja.


KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia

13 hari lalu

Personel Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memeriksa kapal ikan asing yang diamankan di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 21 Agustus 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit KIA berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPPNRI 711 perairan Laut Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia

Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia.


Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

17 hari lalu

Sejumlah simpatisan Partai Buruh menyimak rekaman video sambutan presiden RI terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh optimistis klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran.


Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

18 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).


Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Buruh Bakal Sampaikan 6 Hal Ini

18 hari lalu

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal pada konferensi pers acara peringatan 3 tahun kebangkitan Partai Buruh di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 18 September 2024. TEMPO/Hanin Marwah.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Buruh Bakal Sampaikan 6 Hal Ini

Partai Buruh resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada 6 hal yang akan disampaikan. Apa saja?


Partai Buruh Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

18 hari lalu

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/Nandito Putra
Partai Buruh Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh resmi menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran