Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yusuf Mansur: Allah Memakai Presiden, DPR, Menteri untuk Menguji Kita

Reporter

image-gnews
Pendiri PayTren, Ustad Yusuf Mansur, berbicara dalam acara seminar Perkembangan Fintech Indonesia di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. PT Veritra Sentosa Internasional (TRENI), yang dikenal dengan PayTren, membeli 5 persen saham PT Info Media Digital atau Tempo.co. TEMPO/Charisma Adristy
Pendiri PayTren, Ustad Yusuf Mansur, berbicara dalam acara seminar Perkembangan Fintech Indonesia di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. PT Veritra Sentosa Internasional (TRENI), yang dikenal dengan PayTren, membeli 5 persen saham PT Info Media Digital atau Tempo.co. TEMPO/Charisma Adristy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendakwah Yusuf Mansur buka suara soal UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Ia mengaku masih belum paham betul dengan UU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Saya masih belum mengerti, saya masih harus mempelajari, enggak paham secara keseluruhan tentang apa sih Undang-Undang Cipta Kerja ini," katanya dalam video di IG TV pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Yusuf Mansur memberikan pandangannya menurut ajaran agama Islam. Menurutnya saat ini manusia sedang diuji oleh Tuhan melalui berbagai pihak.

"Susah senang itu ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebab manusia, bukan sebab siapa-siapa. Manusia siapapun dia itu hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alat saja untuk menguji kita semua," katanya. "Allah memakai si A, si B, si C, lembaga A, lembaga B, lembaga C, organisasi A, B, C, dan D, lembaga pemerintahan A, B, C dan D atau bahkan presiden, menteri, semua anggota dewan. Allah juga memakai mereka semua untuk menguji kita semua."

Namun pemimpin Pondok Pesantren Daarul Qur'an, Tangerang, Banten ini kerap disalahkan karena dianggap menjadi pendukung Joko Widodo. Tapi, ayah Wirda Mansur ini mengingatkan kalau Undang-Undang ini diputuskan oleh DPR.

Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.

"Saya sering disalahkan dan enggak apa-apa, saya terima kalau emang itu sebagai andil saya ikut menjadi sebuah kesalahan karena ada sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah misalkan. Sedangkan pemerintah yang dimaksud sendiri di dalamnya adalah anggota-anggota dewan yang terhormat yang saya juga enggak ada wewenang masuk ke sana," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut Yusuf Mansur menyindir berbagai partai lainnya dan mengapresiasi keputusan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak pengesahan Omnibus Law tersebut. "Anggota dewannya juga banyak sekali, partainya banyak banget. Bahkan partai-partai yang dulu berseteru ada di sana. Salut sama kawan-kawan PKS misalnya yang konon menolak, kalau tidak salah Demokrat, salut berani berbeda, bisa berbeda," katanya.

Pernyataannya ini bukan bertujuan untuk ikut campur karena jauh dari wewenangnya. "Insyaallah mudah-mudahan ketulusan dan keikhlasan ada pada semuanya. Mudah-mudahan ini cuma cara pandang yang berbeda," katanya.

Ia memberikan solusi kepada masyarakat jika memang tidak ingin tinggal diam. "Dari pada ke depannya emang ribut ya kita masuklah, kita jadi pemerintahan, kita masuk di mana kita bisa masuk, jajalin bagaimana kemudian sulitnya juga jadi pemerintah," katanya.

Melalui video tersebut, netizen pun ikut menyerang Yusuf Mansur di kolom komentar. "Nyesel gak ustadz udah milih Jokowi?" tulis akun @senjakininanti. "Ustad makin lama mirip pak Jokowi..Jago pencitraan..subhanallah..keren," tulis akun @jf.fernan. "Ustadz ini selalu membela kebijakan-kebijakan pemerintah sih biarin kebijakan itu mencekik rakyat saya gak habis pikir tadz semoga Allah memberi ustadz hidayah," tulis akun @heni_indrawati08.

MARVELA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

31 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

48 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam rapat Pansus BLBI DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid 2 tersebut untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya serta menargetkan dapat membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.


Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis


Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Diharapkan target 80 persen suara di Jawa Barat dapat tercapai. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.


PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

Ilustrasi PHK. Shutterstock
PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.


Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

11 Januari 2024

Calon wakil presiden Indonesia nomor urut 1, Muhaimin Iskandar saat memberikan pidato politik dalam acara Silaturahmi Majelis Taklim dan Guru Ngaji se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 18 Desember 2023. Dalam pidatonya, Cak Imin menjanjikan kesejahteraan guru ngaji majelis taklim di seluruh Indonesia dan berjanji membebaskan Pajak PBB untuk pesantren dan Majelis Taklim jika terpilih dan menang dalam pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama.


Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

30 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa para relawan dan pedagang Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimatan Barat, Selasa, 26 Desember 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

Anies Baswedan mengkritik omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha besar.


Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

7 Desember 2023

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri saat hadir dalam diskusi publik bertajuk 'Beban Utang Kereta Cepat di APBN' di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

Faisal Basri mempersoalkan kebijakan larangan ekspor CPO yang seakan-akan dilakukan tanpa pertimbangan matang.


Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

20 November 2023

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

Ramai beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana aturan hukum PHK menurut UU Cipta Kerja.


Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

6 Oktober 2023

Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membawa boneka gurita raksasa saat menggelar aksi kampanye tanpa oligarki di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Dalam aksinya mereka mendesak para capres-cawapres memiliki komitmen yang serius dan konkret untuk berpihak kepada rakyat dan melepaskan diri dari agenda-agenda oligarki. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

Greenpeace Indonesia menduga ada kepentingan oligarki di balik peserta Pemilu 2024.