Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Melawak Pakai Kasus Kerusuhan Mei, Pandji Pragiwaksono Ditegur

Reporter

image-gnews
Pandji Pragiwaksono saat konferensi pers 'Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour 2018' di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018. (TEMPO/Thea Fathanah Arbar)
Pandji Pragiwaksono saat konferensi pers 'Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour 2018' di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018. (TEMPO/Thea Fathanah Arbar)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komika Pandji Pragiwaksono mendapatkan kritikan dari salah satu warganet lantaran menjadikan kerusuhan Mei 1998 sebagai bahan lawakannya yang ditayangkan di YouTube. Menurut warganet tersebut, kerusuhan 98 tidak seharusnya dijadikan sebagai bahan tertawaan karena trauma yang dirasakannya sebagai korban belum pulih hingga saat ini.

"Kepada @pandji. Stand up comedy anda yang baru dirilis di youtube 'Kerusuhan Mei 1998' sangatlah tidak layak untuk dipertontonkan, bahkan untuk dijadikan sebagai 'lelucon'. Trauma yang kami alami masih ada dan belum disembuhkan. Dan dapat dikatakan 'lelucon' anda tidak pantas," tulis akun @elpueblo1998 di Twitter pada Kamis, 26 Maret 2020.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini kasus Kerusuhan Mei 98 yang memakan banyak korban itu masih belum menemukan titik cerah. Bahkan beberapa pelakunya belum diadili hingga saat ini. "Masih banyak korban yang menyimpan luka. Kami belum sepenuhnya pulih," tulisnya. Menurutnya apa yang dilakukan Pandji membuatnya dan korban lain tambah terluka.

Maka untuk membuat suasana lebih kondusif, warganet tersebut mengajak Pandji untuk berbincang-bincang membahas hal tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa tersakiti dan dirugikan. Sebagai korban warganet tersebut tidak ingin membuat gaduh namun dia memikirkan korban yang masih trauma atas kejadian Kerusuhan Mei tersebut.

"Semoga anda membaca tweet ini dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya yakin anda paham bagaimana situasi yang terjadi pada tahun 1998, terutama tragedi Mei 1998. Bukan maksud saya untuk marah-marah, tapi sekali lagi, kami masih menyimpan trauma yang dalam," tulisnya.

Pandji Pragiwaksono dan ibunya (Twitter)

Adapun salah satu penonton yang hadir saat pertunjukan tersebut secara langsung menjelaskan bahwa Pandji tidak menjadikan korban sebagai bahan lawakan melainkan para pelaku atau penjarah ketika kerusuhan 98.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Di mana Pandji memposisikan dirinya sebagi 'mayoritas' yang saat itu represif dan sewenang-wenang terhadap minoritas. Jika dilihat, jokes disampaikan dalam bentuk satire dengan objek pelaku (bukan korban). Untuk memahami apa yang bisa dibercandai atau tidak, silahkan ditonton," tulis akun @kamalbukankemal.

Namun hal tersebut tidak langsung diterima begitu saja dengan netizen lainnya. "Boleh baca 'trauma yang kami alami masih ada dan belum disembuhkan'. Apapun rumusan komedinya, gak bisa kesampingin sisi trauma orang yang mengalami. Kalian bisa ketawa karena gak ada pengalaman jadi minoritas saat itu," tulis akun @alvinbolang_.

Kemudian akun @kamalbukankemal tersebut kembali menginformasikan bahwa penonton dalam acara stand up comedy Pandji saat itu tidak ada yang merasa keberatan termasuk lembaga-lembaga yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak manusia.

"Siap. Tapi sepengetahuan saya sih pas show lalu banyak yang nonton dan tidak ada satu orang pun yang protes. Bahkan ada orang LBH, Komnas HAM, dan 'kaum minoritas yang disinggung' (dengan jumlah banyak) ikut nonton langsung. Ambil interpretasi sendiri dari video yang sepotong, ya gapapa," tulis akun @kamalbukankemal.

MARVELA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

6 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

8 hari lalu

Polisi mengevakuasi jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu


Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

11 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

11 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?


Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

12 hari lalu

Panglima TPNPB KODAP XXXVI Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awolmabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak Bomanak bukan pimpinan OPM. Foto: TPNPB-OPM
Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

13 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

17 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

18 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.


Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

19 hari lalu

Foto udara suasana permukiman warga di Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Masyarakat Pantai Lango mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berharap pemerintah tidak merelokasi mereka karena dampak sejumlah pembangunan yang saat ini berlangsung seperti bandara VVIP, jalan tol dan pelabuhan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

20 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku