Tolak Rapid Test Corona Anggota DPR, Netizen Singgung Krisdayanti

Reporter:
Editor:

Nunuy Nurhayati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Krisdayanti dan Raul Lemos berpose di pegunungan salju Titlis, Swiss yang diunggah di Instagram, 15 Maret 2020. Sejumlah netizen mengomentari waktu berlibur keluarga KD yang berlangsung di tengah mewabahnya virus corona di seluruh bagian dunia. Instagram/@Krisdayantilemos

    Krisdayanti dan Raul Lemos berpose di pegunungan salju Titlis, Swiss yang diunggah di Instagram, 15 Maret 2020. Sejumlah netizen mengomentari waktu berlibur keluarga KD yang berlangsung di tengah mewabahnya virus corona di seluruh bagian dunia. Instagram/@Krisdayantilemos

    TEMPO.CO, Jakarta -Setelah membagikan momen liburannya ke Swiss bersama keluarganya di akun Instagram, Krisdayanti kebanjiran komentar negatif dari netizen hingga beberapa kolom komentarnya ditutup.

    Netizen merasa Krisdayanti sebagai anggota DPR RI sangat tidak menunjukkan keprihatinannya kepada masyarakat Indonesia. Krisdayanti juga dianggap tidak mematuhi imbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dengan tidak bepergian ke luar rumah di tengah wabah virus corona di Indonesia.

    Walaupun sudah pulang ke Indonesia pada Jumat, 20 Maret 2020, Krisdayanti tak berhenti mendapatkan komentar pedas dari netizen. Bahkan salah satu tenaga kesehatan bernama Yusuf, Spesialis Obstetri & Ginekologi (kebidanan dan kandungan) menyoroti hal tersebut dengan serius.

    Yusuf menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. "Surat terbuka buat Presiden RI @jokowi, @bnpb_indonesia. Ditengah wabah corona. Pemerintah bersikap untuk memutus rantai penyebaran dengan rapid test masal," tulisnya di Instagram @dokteryusuf.spog pada Selasa, 24 Maret 2020.

    Dalam surat terbuka tersebut, Yusuf juga mengunggah foto keluarga Krisdayanti ketika berlibur di Swiss dengan dilengkapi tulisan "Anggota DPR dan keluarga yang dapat hak istimewa rapid test corona".

    Sama seperti komentar dari netizen, Yusuf juga melihat bahwa apa yang dilakukan Krisdayanti sengaja mengunggah momen liburan bahagianya itu di tengah wabah corona. "Menjadi kontradiksi dengan memberikan hak privilege buat wakil rakyat. Sementara di saat yang bersamaan si wakil rakyat sengaja mengeksposekan diri dengan virus diluar negeri?" tulisnya.Krisadayanti bersama keluarganya pulang berlibur dari Swiss. Foto: Instagram KD

    Sebagai tenaga medis, Yusuf mempertanyakan apakah hak istimewa itu adil untuknya dan rekan-rekannya yang berjuang di rumah sakit merawat pasien Covid-19 serta mempertaruhkan nyawa mereka.

    "Apakah kebijakan ini memihak dengan kami yang berjuang di frontline dalam merawat pasien dirumah sakit rumah sakit indonesia? Ini adalah contoh kasus yang bisa membuka mata kita, di tengah wabah corona, anggota DPR RI, @krisdayantilemos, yang harusnya reses turun ke dapil, tapi pelesiran, selanjutnya dapat hak istimewa untuk rapid test screening?" tulisnya.

    Sebelumnya, tersiar kabar bahwa seluruh anggota DPR RI dan keluarganya akan melakukan rapid test Covid-19 menggunakan alat yang didatangkan dari Wuhan, Cina.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembelian alat rapid test hal ini ditentang oleh berbagai pihak karena dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat.

    Netizen pun lantas ikut mendesak Jokowi untuk menindak tegas anggota dewan yang kurang menunjukkan rasa empatinya kepada masyarakat. "Pak @jokowi mohon dibaca. Kami juga rakyat kalau mau tes bayarnya sangat mahal 500 ribu untuk tes covid19, di masa sulit seperti ini, suami udah we eg ngojek krn harus di rumh. Eh mahal tes covid-19 mahal banget. Apakah anggota DPR juga bayar? dan kenapa harus diutamakan. Inikah yang dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pak @jokowi," tulis akun @mirna_sriwahyuni.

    MARVELA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.