Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dalang Setan Tersaingi dengan Sidang Sengketa Pemilu di MK

image-gnews
Majleis Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi bersama kuasa hukum pemohon, termohon, pihak terkait saat membandingkan contoh amplop milik saksi Prabowo - Sandi dan amplop coklat milik KPU saat sidang sengketa hasil pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 20 jUNI 2019.  Setelah didicocokan terdapat beberapa perbedaan antara kedua amplop. Pertama yakni kolom informasi jumlah lembar dalam amplop milik Betty yang kosong. Kedua tak ada jejak lem, dan tak ada bekas segel. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Majleis Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi bersama kuasa hukum pemohon, termohon, pihak terkait saat membandingkan contoh amplop milik saksi Prabowo - Sandi dan amplop coklat milik KPU saat sidang sengketa hasil pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 20 jUNI 2019. Setelah didicocokan terdapat beberapa perbedaan antara kedua amplop. Pertama yakni kolom informasi jumlah lembar dalam amplop milik Betty yang kosong. Kedua tak ada jejak lem, dan tak ada bekas segel. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Dalang Ki Mateb Sudarsono mengaku kagum saat melihat tayangan sidang sengketa pemilu di Mahkaman Konstitusi atau MK melalui televisi. Pihak-pihak yang terlibat mampu mengikuti sidang semalam suntuk. "Saya merasa tersaingi sama sidang di MK itu," kata Ki Manteb saat ditemui di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis 20 Juni 2019.

Baca: Sebanyak 11 Parpol Ajukan Permohonan Sengketa Pemilu ke MK

"Saya semalam mendalang, pulang ke rumah menjelang Subuh," kata Manteb bercerita. Setiba di rumah, dia mengisi waktu dengan menyetel televisi. Ternyata, ada salah satu stasiun berita yang menayangkan pemberitaan mengenai sidang di Mahkamah Konstitusi yang masih berlangsung.

Seniman yang dikenal dengan julukan Dalang Setan itu mengaku kagum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan sengketa pemilu di MK. Musababnya, mereka mampu terjaga semalam suntuk meski telah bersidang sejak pagi. "Sebagai dalang saya merasa tersaingi," kata Ki Manteb sembari terkekeh.

Pertunjukan Wayang Kulit oleh Ki Manteb Soedharsono pada malam tahun baru 2019 Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta 31 Desember 2018. TEMPO/Nurdiansah

Kendati terbiasa mendalang semalam suntuk, Ki Manteb mengaku tidak mungkin sanggup melakukan hal yang sama. "Saya kuat melek cuma saat mendalang saja," kata kakek berusia 70 tahun itu. Di luar urusan itu, dia memilih untuk tidur lebih awal demi menjaga stamina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Rahasia Dalang Ki Manteb Soedharsono Masih Kebanjiran Panggung

Sebagai seorang dalang yang terbiasa berpentas semalam suntuk, Ki Manteb merasa perlu untuk menjaga kondisi tubuhnya. Saat bekerja, dia harus duduk bersila di malam hari selama lebih dari enam jam dengan mengenakan pakaian tradisional lengkap.

Aktivitas tersebut dilakoninya selama lebih dari setengah abad. Ki Manteb Sudarsono memang merupakan salah satu dalang papan atas di Indonesia dan sudah cukup sering mendapat tanggapan mendalang hingga luar negeri, seperti di Jepang, Belanda hingga Suriname.

Meski demikian, Ki Manteb mengatakan wajah orang-orang dalam persidangan itu terlihat sangat lelah. Menurutnya, ekspresi kelelahan tidak boleh diperlihatkan oleh seorang dalang saat tengah memainkan wayang semalam suntuk. "Kalau kelihatan ngantuk bisa diejek penonton," katanya.

Simak: 14 Tahun Ki Manteb Soedharsono Menanti Hari Wayang Dikukuhkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Iran-Israel dan Putusan MK Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah

6 menit lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Konflik Iran-Israel dan Putusan MK Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Konflik Iran-Israel dan putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh pada nilai tukar rupiah.


Hakim MK Arief Hidayat Sebut Nepotisme dan Abuse of Power, Ini Artinya

41 menit lalu

Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat saat memberikan pertanyaan pada saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak pemohon pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 19 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Hakim MK Arief Hidayat Sebut Nepotisme dan Abuse of Power, Ini Artinya

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Beda dengan dissenting opinion hakim MK Arief Hidayat.


MKMK Periksa Saksi Pelapor Mahasiswa Terkait Perkara Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

53 menit lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Periksa Saksi Pelapor Mahasiswa Terkait Perkara Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

MKMK memeriksa saksi atas laporan etik terhadap hakim Guntur Hamzah.


Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

1 jam lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) menyaksikan saksi ahli dari pihak termohon diambil sumpahnya saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA/Galih Pradipta
Alasan 3 Hakim Konstitusi Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024

Sebanyak tiga dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK yang dibacakan pada Senin, 22 April 2024. Apa alasan mereka?


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

4 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) berharap Prabowo dan Gibran mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

4 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Unggah Foto Wajah Nyeleneh di IG Usai Putusan MK, Gibran Bilang Begini

4 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Unggah Foto Wajah Nyeleneh di IG Usai Putusan MK, Gibran Bilang Begini

Akun media sosial Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Hal itu karena unggahan foto wajah Gibran dengan ekspresi yang nyeleneh pada Senin, 22 April 2024.


Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

4 jam lalu

Logo PPP
Sorot Balik PPP Tidak Lolos Parlemen, Saran dari PDIP hingga Peluang Koalisi Pemerintahan Mendatang

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen dalam Pemilu Legislatif


Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 jam lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kiri) memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.