Iklan
TEMPO Interaktif, : Berbagai kalangan angkat bicara soal sensor terhadap film yang dinilai sebagai pemasungan kreativitas. Tidak hanya Sri Sultan Hamengku Buwono X, tapi juga rohaniawan Romo Benny Susetyo dan para penggiat film nasional. Mereka sepakat menggugat sensor karena sudah menjadi alat kekuasaan politik.Gugatan itu muncul dalam diskusi yang diadakan Masyarakat Film Indonesia di Toko Buku Aksara Kemang, Jakarta, Senin lalu. Sri Sultan bahkan menguraikan, sensor film di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, yakni dengan dibentuknya Algemeen Nederlandsch-Indisch Film pada 1925.Sebagai penonton, Zoemrottin K. Soesilo mempertanyakan lembaga sensor yang selama ini meloloskan adegan kekerasan yang diputar setiap tahun pada film Pemberontakan G30S/PKI. "Kenapa tidak berani memotong adegan itu?" kata mantan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.Pertanyaan yang hampir sama keluar dari sutradara dan aktor kawakan, Dedy Mizwar. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin film horor bisa lolos sensor, padahal dalam lembaga sensor terdapat unsur Majelis Ulama Indonesia. "Jangan-jangan anggota MUI di sana tidak pernah datang (untuk menyensor)," ujar Dedy.Ketua Lembaga Sensor Film Titi Said mengatakan penyensoran yang dilakukan adalah semata-mata untuk kepentingan melindungi anak dari pengaruh buruk film. Titi membantah jika LSF dianggap sebagai perpanjangan tangan penguasa politik. "Sama sekali tidak. Kami bekerja berdasarkan undang-undang," ujarnya. Lolosnya adegan kekerasan dalam film PKI, kata Titi, merupakan bagian dari sejarah kelam. Soal dugaan suap guna meloloskan film-film tertentu, Titi juga membantah. "Itu namanya suuzan," dia menambahkan. Walau menggugat sensor, para peserta rata-rata sepakat masih dibutuhkannya batasan tertentu terhadap karya film. l TITO SIANIPAR
Iklan
