TEMPO.CO, Jakarta -Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, menyelenggarakan pemutaran film Kartini di Markas Besar PBB di New York, pada Senin (Selasa WIB).
"Film Kartini diputar di PBB untuk menunjukkan kepada berbagai negara di dunia mengenai perjuangan dan kemajuan perempuan Indonesia untuk mendorong emansipasi dan pemberdayaan perempuan," kata Wakil Tetap RI untuk PBB Dubes Triansyah Djani melalui keterangan pers yang diterima Selasa, 20 Maret 2018.
Baca: Film Kartini, Kisah Pemberontak yang Terkungkung
Pemutaran film Kartini yang menggambarkan sejarah perjuangan emansipasi dan pemberdayaan perempuan Indonesia diputar bersamaan dengan pertemuan Commission on the Status of Women (CSW) ke-62 yang berlangsung selama dua minggu di Markas Besar PBB New York sejak 12 Maret 2018.
Sutradara film Kartini, Hanung Bramantyo juga hadir pada pemutaran film di PBB ini untuk berdiskusi dengan delegasi berbagai negara yang berpartisipasi pada CSW.
"Saya senang dengan sambutan hangat delegasi CSW terhadap film Kartini, dan berharap dapat jadi inspirasi untuk semakin mendorong perjuangan perempuan di berbagai negara untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki," kata Hanung.
Pemutaran film ini merupakan salah satu inisiatif PTRI New York di sela CSW62 untuk menyampaikan berbagai capaian nasional dalam mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan melalui penguatan kerangka hukum, akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pemanfaatan IT.
Acara ini juga memiliki makna lebih dalam kerangka kampanye yang sedang dilakukan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB periode 2019-2020.
"Perempuan Indonesia bahkan turut aktif memupuk budaya damai di berbagai belahan dunia, khususnya melalui misi-misi penjaga perdamaian PBB," kata Dubes Djani.
Pertemuan Commission on the Status of Women merupakan pertemuan tahunan PBB yang dilaksanakan setiap bulan Maret, sejalan dengan peringatan International Women's Day yang jatuh setiap 8 Maret. CSW62 dihadiri oleh 87 menteri dan pejabat tinggi dari 163 negara.
