Pengunjung dalam Pameran Pelarangan Buku di Indonesia dari Jaman ke Jaman, di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (03/16). TEMPO/ Novi Kartika
TEMPO.CO, Jakarta - Proses pengalihan pengelola Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta terus ditentang. Serah terima tata kelola dari Badan Pengelola TIM ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI yang dijadwalkan hari ini, Jumat 30 Oktober 2015, batal.
Karyawan Badan Pengelola TIM menolak tanda tangan karena hak-hak mereka seperti gaji, pesangon, dan uang makan bulan Oktober belum dibayarkan. Serah terima disepakati diundur hingga 10 November 2015 dengan syarat tanggung jawab Pemerintah DKI atas karyawan yang diputus hubungan kerjanya sudah terpenuhi.
"Apa yang dilakukan pemerintah DKI sangat tidak menghargai seniman," kata pelukis lulusan Institut Kesenian Jakarta Syahnagra Ismail di Graha Bhakti Budaya TIM, Jumat, 30 Oktober 2015. Mantan Ketua Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta ini menilai pemerintah DKI telah menghinakan seniman.
Syahnagra mengisahkan, TIM didirikan oleh Gubernur DKI Ali Sadikin untuk seniman. Bila pengelolaan kemudian diserahkan ke tangan birokrasi di bawah Unit Pelaksana TIM, Syahnagra khawatir akan menghambat perkembangan berkesenian. "PNS tak mengerti seni," kata dia.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 109 Tahun 2014, pengelolaan TIM kini berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Manajemen pengelolaan beralih dari Badan Pengelola TIM diserahkan ke Unit Pelaksana TIM.
Badan Pengelola TIM memiliki 103 karyawan. Mereka akan kehilangan pekerjaan begitu TIM diserahterimakan kepada Unit Pelaksana TIM yang terdiri dari pegawai negeri sipil.
Kepala Badan Pengelola TIM Bambang Subekti mengatakan, perubahan pengelola akan berdampak pada menghilangnya pelayanan TIM yang selama ini diberikan. Selama ini, kata Bambang, selalu berdiskusi dengan seniman tentang kebutuhan mereka bila menggunakan fasilitas TIM.
Bila pengelolaan diserahkan pada unit pengelola, seniman harus mengurus seluruh urusan teknis sendiri. "Dulu mulai dari tempat, izin polisi, hingga pajak kami semua yang urus, seniman cuma perlu memikirkan karyanya," ucap Bambang. "Sekarang, semua jadi tanggung jawab seniman."
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) berkomitmen menjadikan TIM sebagai salah satu pusat seni dan budaya terbesar di Indonesia dan menjadikannya landmark penting dalam industri seni dan budaya nasional
