Navicula Batal Tampil di World Water Forum Bali, Ungkapan Solidaritas Menolak Intimidasi

Reporter

Tempo.co

Editor

Bram Setiawan

Kamis, 23 Mei 2024 15:59 WIB

Band Navicula saat menjalankan tur ke enam negara di Eropa tahun 2018. Dok: Navicula

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik grunge Navicula batal tampil di panggung Water Vaganza, salah satu acara dari World Water Forum (WWF) ke-10. Jadwal tampil Navicula pada Jumat, 24 Mei 2024. Namun, band asal Bali ini batal naik panggung sebagai ungkapan solidaritas terhadap aksi arogan ormas yang membubarkan kegiatan Forum Air untuk Rakyat atau People's Water Forum.

Ungkapan Solidaritas dari Navicula

Melalui Instagram Navicula @naviculamusic, pada Rabu, 22 Mei 2024, band ini mengunggah video ungkapan mereka batal tampil di acara Water Vaganza.

“Kami memutuskan untuk batal sebagai bentuk solidaritas terhadap kawan-kawan akademisi, aktivis pemerhati air yang beberapa kegiatan diskusinya dihambat dan dibubarkan,” kata Gede Robi Supriyanto, vokalis Navicula dalam video tersebut.

Robi menjelaskan, Navicula berharap kegiatan internasional yang memusatkan isu air mengutamakan keterlibatan publik. “Seharusnya lebih banyak untuk melibatkan paritisipasi publik dalam mengambil keputusan-keputusan yang menentukan masa depan pemanfaatan air, di Bali Indonesia, dan dunia,” kata Robi. “Saya harap tidak ada lagi acara-acara pembubaran segala bentuk diskusi bersifat intelektual dan akademik.”

Advertising
Advertising

Menurut Robi, acara Forum Air untuk Rakyat seharusnya dirangsang sebagai ruang diskusi publik. Segala upaya pembubaran, kata dia, itu pembubaran demokrasi. “Itu melanggar Undang-Undang,” ucap Robi.

Kata Robi, Bali yang mendapat kesempatan sebagai tempat pertemuan internasional berbicara tentang air bisa mewujudkan amanat Undang-Undang. “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai dalam artian dipelihara dan dirawat oleh negara dan dipergunakan untuk kesehahteraan dan kemakmuran rakyat,” katanya.

Ormas Mengintimidasi

Penyelenggaraan People’s Water Forum 2024 mendapat serangan dari ormas Patriot Garuda Nusantara atau PGN, pada Senin, 20 Mei 2024. Kelompok ormas ini secara arogan mengintimidasi para peserta People’s Water Forum 2024.

Adapun dugaan peretasan ponsel terjadi menyusul intimidasi dan pembubaran paksa agenda acara People’s Water Forum. Dugaan peretasan setelah panitia People’s Water Forum membuat pernyataan terbuka mengkritik penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali yang dinilai tak memberi ruang untuk suara masyarakat sipil mengenai keadilan hak atas air. "Terjadi pada Senin malam (20 Mei 2024)," katanya kepada Tempo, Selasa, 21 Mei 2024.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air atau KRUHA Reza Sahib menuturkan, massa PGN beberapa kali mendatangi tempat penyelenggaraan acara sambil memaksa agar People’s Water Forum disetop. Ormas PGN, kata Reza, merampas banner, baliho, dan atribut agenda. "Bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Polda Bali menanggapi adanya intimidasi dan pembubaran kegiatan People's Water Forum. "Ada sekelompok aktivis sedang melaksanakan diskusi di ruangan Hotel Orange, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. Tiba-tiba didatangani dan diminta menghentikan kegiatan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan, dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Namun, dia tak menjawab saat ditanya soal ormas PGN melakukan pembubaran diskusi tersebut. "Kemungkinan masalah ini disebabkan oleh adanya cara-cara interaksi yang tidak dapat diadaptasi oleh masing-masing kelompok dalam diskusi tersebut," kata Jansen.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) telah mengirim surat ke Kapolri untuk memberi jaminan keamanan terhadap pelaksanaan dan peserta People's Water Forum di Bali.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan selain jaminan keamanan, surat kepada Kapolri itu juga meminta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Isi surat pun meminta adanya pemeriksaan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam aksi pembubaran acara People's Water Forum.

"Pemerintah harus tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkumpul secara damai dan hak berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang," kata Atnike dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Mei 2024.

BRAM SETIAWAN | DIVA SUUKYI LARASATI | HAN REVANDA PUTRA | IKHSAN RELIUBUN | IRSYAN HASYIM

Berita terkait

Komnas HAM Bakal Koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah soal Pengungsian Warga Bibida Paniai

2 hari lalu

Komnas HAM Bakal Koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah soal Pengungsian Warga Bibida Paniai

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pengungsian ratusan warga Distrik Bibida ini mempersulit pemenuhan dan perlindungan HAM di Papua.

Baca Selengkapnya

Warga Bibida Paniai Mengungsi, Komnas HAM Papua Bakal Kirim Tim Jika Ada Biaya

3 hari lalu

Warga Bibida Paniai Mengungsi, Komnas HAM Papua Bakal Kirim Tim Jika Ada Biaya

Warga Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah mengungsi pasca serangan yang dilakukan TPNPB-OPM

Baca Selengkapnya

Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Pembunuhan Vina Mengadu ke Ditjenpas karena Dihalangi Bertemu Kliennya

3 hari lalu

Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Pembunuhan Vina Mengadu ke Ditjenpas karena Dihalangi Bertemu Kliennya

Tim kuasa hukum enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky mendatangi kantor Ditjen Pas untuk menyampaikan keberatan.

Baca Selengkapnya

Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

7 hari lalu

Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

Profil AKBP Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM buntut penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto kasus Harun Masiku.

Baca Selengkapnya

Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

7 hari lalu

Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

Penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK menuai polemik. Bagaimana Aturan penyitaan ponsel untuk penyidikan?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

8 hari lalu

Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

Komnas HAM Papua juga mendesak OPM di seluruh wilayah tanah Papua agar menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

9 hari lalu

Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

10 hari lalu

Terima Laporan Staf Hasto, Komnas HAM Pastikan Tidak Intervensi KPK

Pelapor meminta Komnas HAM memanggil pimpinan KPK, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, hingga Kapolri dan kuasa hukum Hasto yang mengetahui peristiwa itu.

Baca Selengkapnya

Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

10 hari lalu

Cerita Versi Kusnadi, 3 Jam Diperiksa oleh Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku

Kusnadi Diperiksa 3 Jam, meski bukan saksi. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK adalah perihal Harun Masiku.

Baca Selengkapnya

Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

10 hari lalu

Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

Staf Hasto Kristiyanto mengajukan laporan ke Komnas HAM soal penyitaan oleh KPK.

Baca Selengkapnya