Dituduh Bela Omnibus Law, Lutfi Agizal: Kalau Akun DPR Direport Susah Komplain

Reporter

Tempo.co

Selasa, 6 Oktober 2020 22:14 WIB

Lutfi Agizal. (Instagram - @lambe_turah)

TEMPO.CO, Jakarta - Lutfi Agizal kembali menuai hujatan netizen setelah membuat unggahan yang bersuasana panjat sosial atau pansos. Ia memanfaatkan momentum ramainya penolakan Omnibus Law yang disahkan DPR RI kemarin sebagai Undang Undang Cipta Kerja.

Lutfi membuat foto tangkap layar soal ajakan melaporkan akun Instagram resmi milik DPR RI pada Selasa, 6 Oktober 2020. Ia mengunggahnya di Instagram Storynya dengan niat membantu admin yang mengelola akun DPR RI itu. "@dpr_ri saya siap bantuin cara-caranya kalau akunnya kena report. DM aja ya, Min #respect," tulis Lutfi di atas foto tangkap layar ajakan melaporkan akun DPR RI ke manajemen Instagram itu.

Unggahan ini langsung menjadi santapan pengguna Twitter yang dari kemarin memenuhi lini masa platform bergambar burung cuit untuk mengekspresikan kemarahan kepada DPR RI. Cacian netizen dengan kata kunci ndindiLutfi menjadi trending topic Twitter Indonesia. Setidaknya ada 12.300 cuitan yang mencaci mantan kekasih Salshadilla Juwita ini. Mereka rame-rame memfoto tangkap layar tawaran Lutfi kepada admin akun Instagram DPR RI itu di Twitter.

Lutfi Agizal. (Instagram - @lutfiagizal)

"Innalillahi telah hilang kewarasan seorang Lutfi alias lu ga usah banyak tingkah bisa ga? Pansos mulu lu," cuit @rakathfck. Cuitan ini disukai lebih dari 4.000 pengguna Twitter dan diretweet hampir 700 kali. "Oke. Pemenang orang caper se-Indonesia tahun ini dimenangkan oleh Lutfi," cuit @alieyyy_unchiee. "Apa si lu sat caper banget si Lutfi gak kapok lu gegara anjay? Sekarag malah caper pake DPR pengkhianat?" tulis @yinyeoll.

Advertising
Advertising

Setelah dikecam netizen, Lutfi berdalih tawarannya itu agar akun Instagram DPR tetap ada sehingga bisa dikontrol masyarakat. "Kalau akunnya Instagram direport, kita makin gak tahu kerjanya apaa!!! Orang akunnya gak direport aja kita gak tahu kerjanya selama ini lho," tulisnya di bagian atas. Pada bagian bawah, ia menuliskan bahwa seharusnya rakyat mengawal kerja DPR melalui platform media sosial.

Lutfi mengklaim ia juga tidak setuju dengan keputusan DPR mengesahkan Omnibus Law. "Tapi bagaimana kita bisa komplain lewat media sosial resminya kalau sampai akun Instagramnya hilangm!!! Bukannya itu salah satu cara kita untuk bisa komplain," tulisnya berdalih.

Alih-alih klarifikasi ini dimaafkan netizen, Lutfi justru semakin mendapatkan kecaman. "Ingatkan nd***u. Suara rakyat saja gak didengar. Merdeka pala lo s*mpl*k. Bodoh kok dipeliharuian a. Rakyat tertindas lo biarin, sama-sama hancurnya negeri punya rakyat kayak lo, Lutfi Anjayani," cuitan @ketawaindulu.

Berita terkait

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

45 hari lalu

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Baca Selengkapnya

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

28 Februari 2024

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis

Baca Selengkapnya

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.

Baca Selengkapnya

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

11 Januari 2024

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama.

Baca Selengkapnya

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

30 Desember 2023

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

Anies Baswedan mengkritik omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha besar.

Baca Selengkapnya

Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

7 Desember 2023

Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

Faisal Basri mempersoalkan kebijakan larangan ekspor CPO yang seakan-akan dilakukan tanpa pertimbangan matang.

Baca Selengkapnya

Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

20 November 2023

Seluk-beluk Aturan Hukum PHK menurut UU Cipta Kerja

Ramai beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana aturan hukum PHK menurut UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

6 Oktober 2023

Greenpeace Soroti Kepentingan Oligarki di Balik Capres Pemilu 2024

Greenpeace Indonesia menduga ada kepentingan oligarki di balik peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya