Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPID Jawa Timur: Program Televisi dan Radio Lokal Sarat Pornografi

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Sebanyak 2.046 tayangan televisi dan radio lokal di Jawa Timur diduga menyalahi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Sebab 60 persen di antaranya atau 1.227 tayangan mengandung pornografi.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Fajar Arifianto Isnugroho menjelaskan data tersebut berdasarkan hasil pantauan selama Januari hingga September 2011.

Sebanyak 16 personel KPID disebar untuk memelototi serta memonitor isi siaran televisi dan siaran radio lokal didaerah Surabaya, Malang, Jombang, Kediri, Madiun, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, dan Pamekasan.

"Tidak hanya sarat pornografi. Sebab 798 tayangan mengandung unsur kekerasan dan 21 tayangan menyajikan adegan atau mempertontonkan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif," kata Fajar di kantornya, Senin, 19 September 2011.

Selama periode Januari hingga September 2011, KPID Jawa Timur telah mengeluarkan teguran administrasi sebanyak 25 kali. Sebanyak 21 teguran ditujukan kepada pengelola media televisi, dan empat teguran kepada pengelola lembaga penyiaran radio. "Kami terus melakukan pemantauan. Jumlah personel pemantau juga akan kami perkuat sehingga tak akan ada tayangan yang luput dari pantauan," ujar Fajar.

Fajar mengakui proses pemantauan isi siaran televisi ataupun radio lokal Jawa Timur baru diseriusi tahun ini karena sebelumnya KPID hanya fokus pada izin siaran.

Hingga saat ini jumlah pemohon izin radio dan televisi lokal di Jawa Timur mencapai 471 lembaga penyiaran dengan rincian 97 televisi baik televisi analog, swasta lokal berjaringan, swasta digital, berlangganan ataupun komunitas. Sedangkan untuk pemohon izin siar radio berjumlah 252 lembaga penyiaran.

Direktur Utama JTV Imawan Mashuri menyatakan merasa terkejut dengan angka yang dilansir KPID Jawa Timur tersebut. Masalahnya, apakah yang dimaksudkan KPID itu seluruhnya lembaga penyiaran televisi dan radio yang telah berizin resmi.

Imawan tak menampik unsur pornografi ataupun kekerasan mendominasi isi tayangan televisi khususnya. Namun lebih banyak dilakukan televisi yang tidak memiliki izin resmi alias televisi liar. ”Ada tayangan yang dikemas sebagai petunjukan musik dangdut, tapi yang dipertontonkan ya melulu yang berbau pornografi,” ucap Imawan ketika dimintai konfirmasi oleh Tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Imawan justru ingin penilaian dilakukan secara komprehensif. Sebab rangkaian penyebabnya saling kait-mengkait. Semua jenis media, termasuk televisi dan radio, mengejar rating. Hasil kerja lembaga survei dijadikan patokan untuk menjajikan tayangan apa yang paling disukai pemirsa.

Rating yang berkaitan dengan jumlah pemirsa erat kaitannya dengan upaya para pengelola televisi, radio, ataupun media lainnya dalam mengejar iklan. ”Akibatnya yang jadi patokan semata-mata kuantitas, bukan kualitas isi siarannya,” ujar Himawan pula.

Karena lembaga penyiaran, termasuk media lainnya harus mengejar rating, isi siarannya kerap dituding tidak mendidik. Sajian berita penuh dengan adu domba. Begitu juga sajian hiburan, seperti sinetron penuh dengan intrik. Tayangan infotainment juga setali tiga uang.

Penerapan secara ketat undang-undang penyiaran yang baru akan mampu meminimalkan siaran-siaran yang tidak mendidik. Karena undang-undang tersebut hanya mengenal televisi lokal dan televisi lokal berjaringan, jarak antara pengelola televisi dan pemirsanya menjadi lebih dekat. ”Pemirsa yang tidak suka pada sebuah tayangan bisa langsung mendatangi statsiun televisi untuk menyampaikan protes,” ucap Imawan.

Dalam soal rating, agar tidak bergantung hanya pada hasil lembaga survei tertentu, JTV menggunakan tenaga survei dari Fakultas Komunikasi Universitas Airlangga untuk mendampingi pelaksanaan survei.

Imawan sepakat bahwa jika pengelola media, apa pun jenisnya, hanya terpaku pada pola rating, secara langsung atau tidak langsung, diakui atau tidak diakui, lembaga penyiaran, termasuk institusi pers lainnya, telah menyimpangi prinsip dasar jurnalistik yang sejatinya menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi pemirsa, pembaca, ataupun pendengarnya. Pada saatnya media akan terseret oleh selera rendah pemirsanya.

FATKHURROHMAN TAUFIQ | JALIL HAKIM

Iklan

KPI


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kronologi Pejabat Pertamina Arie Febriant Bertindak Kasar di Jalanan hingga Dibebastugaskan

8 hari lalu

Tangkapan layar - Arie Febriant, pegawai PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), saat meludahi pengendara perempuan dalam perseteruan di pinggir jalan, 5 April 2024..  (ANTARA)
Kronologi Pejabat Pertamina Arie Febriant Bertindak Kasar di Jalanan hingga Dibebastugaskan

Kronologi kejadian pejabat Pertamina Arie Febriant yang meludah ke arah mobil pengguna jalan karena tidak diterima ditegur setelah parkir bikin macet.


Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

39 hari lalu

Ilustrasi Televisi Digital di Program Analog Switch Off (ASO). (Antara/Pixabay)
Singgung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran

Kemenkominfo meminta pengelola stasiun televisi meningkatkan kualitas program-program siarannya. Ini alasannya.


KPU Disidang Soal Keterbukaan Informasi Data Pemilu dari Real Count, Server, hingga DPT

41 hari lalu

Sidang sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (YAKIN) di Komisi Informasi Pusat alias KIP RI pada Selasa, 5 Maret 2024 di Jakarta. YAKIN menggugat KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Disidang Soal Keterbukaan Informasi Data Pemilu dari Real Count, Server, hingga DPT

Sidang perdana antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dengan KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu berlangsung hari ini.


Berhenti Tampil di Televisi, Ivan Gunawan: Teguran KPI Menjatuhkan Karakter

27 Januari 2024

Ivan Gunawan. Foto: Instagram/@ivan_gunawan
Berhenti Tampil di Televisi, Ivan Gunawan: Teguran KPI Menjatuhkan Karakter

Ivan Gunawan mengatakan bahwa teguran dari KPI untuknya hingga membuatnya keluar dari Brownis mengintimidasi karakternya.


Ivan Gunawan Pamit Tinggalkan Indonesia, Bikin Fashion Show Sebelum Pergi

24 Januari 2024

Ivan Gunawan. Foto: Instagram/@ivan_gunawan
Ivan Gunawan Pamit Tinggalkan Indonesia, Bikin Fashion Show Sebelum Pergi

Unggah video perpisahan, Ivan Gunawan mengaku akan meninggalkan Indonesia pekan depan.


KPI Tegur Ivan Gunawan, Apa Sesungguhnya Tugas Komisi Penyiaran Indonesia?

16 Januari 2024

Logo Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI.
KPI Tegur Ivan Gunawan, Apa Sesungguhnya Tugas Komisi Penyiaran Indonesia?

Desainer dan publik figur Ivan Gunawan mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia. Apa saja tugas KPI?


Pesan Ivan Gunawan untuk Haters: Silakan Kalian Berkaca

12 Januari 2024

Ivan Gunawan. Foto: Instagram/@ivan_gunawan
Pesan Ivan Gunawan untuk Haters: Silakan Kalian Berkaca

Ivan Gunawan meminta haters untuk introspeksi diri sebelum menghakimi penampilannya.


Ganjar Pranowo akan Buat KPI untuk Para Menteri: Kalau Gak Perform, yang Nilai Masyarakat

11 Januari 2024

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan paparan saat menghadiri acara Demokr[e]asi di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo mendengarkan cerita dan aspirasi publik dalam berbagai hal diantaranya tentang ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo akan Buat KPI untuk Para Menteri: Kalau Gak Perform, yang Nilai Masyarakat

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan membuat KPI utama untuk kabinet jika terpilih menjadi presiden 2024.


Pamit dari Brownis, Ivan Gunawan: Keputusan Sudah Bulat, Terima Kasih 6 Tahunnya

8 Januari 2024

Ivan Gunawan menunjukkan busana yang dikenakannya mengikuti mode 1960-an. Foto: Instagram Ivan Gunawan.
Pamit dari Brownis, Ivan Gunawan: Keputusan Sudah Bulat, Terima Kasih 6 Tahunnya

Ivan Gunawan resmi meninggalkan program televisi variety show Brownis, pada hari ini, Senin, 8 Januari 2024 setelah 6 tahun.


Ini Temuan KPI Soal Politisasi Bansos, Ada Masyarakat yang Diminta Memilih Calon Tertentu

7 Januari 2024

Presiden Joko Widodo bersama Ibu negara Iriana Joko Widodo membeli sayur di Pasar Minggu Modern Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kamis 20 Juli 2023. Presiden meninjau kondisi pasar sekaligus menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Usaha UMKM, dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada para pedagang dan masyarakat sekitar. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Ini Temuan KPI Soal Politisasi Bansos, Ada Masyarakat yang Diminta Memilih Calon Tertentu

KPI menilai politisasi bansos terjadi semakin masif menjelang Pemilu 2024.